JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan percepatan belanja pemerintah yang dilakukan selama triwulan I tahun ini turut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah uang beredar pada Maret 2026.
“Ini menunjukkan bahwa aktivitas fiskal yang lebih cepat ikut menambah likuiditas dalam perekonomian, sehingga memperkuat transaksi, konsumsi, dan kegiatan usaha,” ucap Josua Pardede saat dihubungiAntara dari Jakarta, Sabtu.
Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh 9,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari Februari 2026 yang tercatat sebesar 8,7 persen yoy.
Salah satu pendorong utamanya adalah tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 39,2 persen yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 yang sebesar 25,6 persen yoy.
BACA JUGA:
Namun, Josua menilai bahwa efek tersebut perlu dimaknai secara hati-hati karena likuiditas yang meningkat tidak serta merta mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, jika tidak diikuti oleh peningkatan produksi, investasi swasta, dan penguatan produktivitas.
Ia mencontohkan, pengeluaran pemerintah yang cenderung bersifat konsumtif, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) saat periode Ramadan dan Idul Fitri, hanya memberikan dorongan sesaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berpengaruh lagi pada bulan-bulan berikutnya.
“Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai,” kata Josua.
Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.
