JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali memastikan pasokan BBM, LPG, dan minyak mentah nasional masih aman. Ia menyebut seluruh stok energi itu berada di atas standar minimum nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil setelah melapor kepada Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 12 Mei.
“Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insyaallah nggak ada masalah,” kata Bahlil.
Selain soal stok energi, Bahlil juga melaporkan penataan izin tambang. Fokusnya pada izin usaha pertambangan atau IUP di kawasan hutan dan izin tambang yang selama ini tidak dijalankan.
Menurut Bahlil, ada perusahaan yang sudah memegang IUP dan seluruh izinnya lengkap, tetapi kegiatan tambangnya tidak berjalan. Kondisi seperti ini menjadi perhatian pemerintah karena izin tambang semestinya tidak hanya berhenti sebagai dokumen.
“Beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan,” ujarnya.
Bahlil mengatakan Presiden telah memerintahkan evaluasi izin tambang tersebut sekitar satu hingga dua bulan lalu. Ia mengaku telah melaporkan perkembangan penataan izin itu kepada Presiden.
Langkah ini menjadi penting karena izin tambang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, kawasan hutan, dan kepastian investasi. Pemerintah kini mulai menyoroti pemegang izin yang tidak menjalankan kewajibannya di lapangan.
Evaluasi IUP mangkrak juga menjadi sinyal pemerintah ingin menertibkan izin tambang yang tidak produktif. Dengan begitu, izin pertambangan tidak hanya menjadi aset di atas kertas, tetapi benar-benar memberi manfaat ekonomi dan tetap berada dalam koridor aturan.
