JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi kinerja sekaligus memperkuat konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika global.
Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang solid, dibandingkan antara negara anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen menempati posisi kedua, hanya di bawah India yang mencatatkan pertumbuhan 7,40 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa konsumsi domestik tetap kuat dan menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB.
“Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 sebesar 34,7 juta ton, dan stok Bulog (per 8 April 2026) sebesar 4,6 juta ton,” jelasnya dalam keterangannya, dikutip Kamis, 9 April.
Terkait dinamika harga komoditas global akibat konflik di Timur Tengah, khususnya minyak mentah, Airlangga menerangkan terdapat potensi jeda sekitar dua minggu menyusul penundaan serangan oleh Amerika Serikat, dan kondisi ini mendorong penurunan harga minyak, di mana WTI berada di level 96,7 dolar AS per barel dan Brent di 95,23 dolar AS per barel.
Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga cukup kuat, ditopang oleh penerimaan pajak hingga akhir kuartal I-2026 yang tumbuh 14,3 persen atau mencapai Rp462,7 triliun, dan PMI Manufaktur pada Maret 2026 berada di level ekspansif, yakni 50,1.
Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis guna menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang dinilai mampu memperkuat ketahanan anggaran negara.
“Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga disiplin fiskal, dengan mempertahankan rasio utang di kisaran 40 persen serta defisit anggaran di level 3 persen hingga akhir tahun.
“Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60 persen. Demikian pula juga budget deficit dijaga di level 3 persen dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun,” kata Airlangga.
Adapun pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang baik, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level optimis 125,2 serta cadangan devisa sebesar 151,9 miliar dolar AS atau setara enam bulan impor.
“Maka, Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama juga masih baik, masih bisa mencapai atau lebih besar sama dengan 5,5 persen,” tuturnya.
BACA JUGA:
Dari sisi moneter, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia melalui kebijakan triple intervention di pasar spot dan non-delivery forward guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dengan BI Rate tetap berada di level 4,75 persen.
“Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan dengan beberapa negara. Sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan ke depan beberapa negara juga perlu didorong,” ucap Airlangga.
Di sektor energi dan transportasi, pemerintah menerapkan kebijakan penyesuaian harga avtur melalui insentif PPN DTP sebesar 11 persen selama dua bulan. Kebijakan ini membantu menahan kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9 persen–13 persen.
“Untuk dampak kepada ongkos haji, seperti kita ketahui bahwa ongkos haji telah diturunkan Rp2 juta, kemudian dampak kenaikan avtur ini di-absorb oleh Pemerintah, jadi tidak ada kenaikan biaya haji. Ini di-absorb untuk sekitar 220 ribu jemaah haji, dan angkanya anggaran Rp1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian, tidak ada dampak bagi para jemaah haji,” pungkasnya.
