Pemerintah Klaim Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Solid di Tengah Ketidakpastian Global

JAKARTA - Pemerintah menutup tahun 2025 dengan kondisi perekonomian nasional yang relatif solid meski dihadapkan pada berbagai tekanan global seperti dinamika geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, serta perlambatan ekonomi dunia tidak menggoyahkan stabilitas ekonomi Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi nasional merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Ia menambahkan sepanjang 2025, indikator ekonomi utama menunjukkan kinerja yang positif seperti pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04 persen secara tahunan pada kuartal III 2025, inflasi berhasil dijaga pada level 2,72 persen per November 2025.

"Neraca perdagangan juga mencatat surplus 35,88 miliar dolar AS sepanjang Januari–Oktober 2025, melanjutkan tren surplus selama 66 bulan berturut-turut. Sejumlah indikator lain, seperti PMI Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, dan pertumbuhan kredit, berada di zona ekspansif," ujarnya dalam keterangannya dikutip Rabu, 31 Desember.

Susiwijono menyampaikan di level global, peran Indonesia semakin diperhitungkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum strategis, antara lain OECD, BRICS, G20, ASEAN, APEC, dan RCEP.

Selain itu, ia menambahkan pemerintah terus memperluas jejaring kerja sama perdagangan lewat sejumlah perjanjian, seperti IEU-CEPA, ICA-CEPA, ACFTA 3.0, hingga penandatanganan Indonesia–EAEU Free Trade Agreement pada 21 Desember 2025.

"Negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pun telah mencapai kesepakatan substansi utama dan ditargetkan rampung awal 2026," ucapnya.

Pada sektor transisi energi, komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia meningkat dari 20 miliar dolar AS pada 2022 menjadi 21,4 miliar dolar AS pada 2025.

Menurutnya peningkatan ini mencerminkan tingginya kepercayaan mitra internasional terhadap program transisi energi nasional.

Ia menambahkan pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus, seperti diskon transportasi, program belanja nasional termasuk Harbolnas dan Indonesia Great Sale, serta penyaluran BLTS Kesra kepada hampir 30 juta keluarga penerima manfaat.

Menurutnya kebijakan tersebut berperan penting dalam menopang konsumsi rumah tangga menjelang akhir tahun.

"Di sisi tata kelola, Kemenko Perekonomian kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat sepanjang 2025. Kualitas komunikasi dan publikasi kebijakan ekonomi nasional dinilai terus meningkat," jelasnya.

Susiwijono menegaskan bahwa akhir tahun menjadi momen evaluasi sekaligus penguatan kinerja.

Ia mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kapasitas, serta mengedepankan pola pikir yang solutif dan kolaboratif guna menjaga ketahanan ekonomi nasional ke depan.