Fitch Pangkas Outlook Jadi Negatif, Pemerintah Pastikan Disiplin Fiskal Terjaga

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan stabil, meskipun Fitch Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan revisi outlook dari stabil menjadi negatif.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantono, menyampaikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan keyakinan Fitch terhadap kekuatan dasar ekonomi nasional serta prospek jangka menengah yang tetap solid.

Afirmasi ini menjadi tahap akhir dari proses evaluasi Fitch setelah melakukan kunjungan dan serangkaian pertemuan di Jakarta pada 23–26 Februari 2026.

Dalam agenda tersebut, Fitch berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

"Fitch menilai Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi, inflasi terkendali, serta struktur utang publik yang relatif moderat dibandingkan negara-negara sekelasnya," ungkap Deni dalam keterangannya, dikutip Kamis, 5 Maret.

Bahkan, lembaga pemeringkat tersebut memberikan penilaian tambahan pada aspek makroekonomi berupa qualitative overlay +1 notch sebagai bentuk apresiasi atas kredibilitas kebijakan dan ketahanan sektor keuangan nasional.

Dalam laporannya, Fitch memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen pada 2026–2027, lebih tinggi dibandingkan median negara dengan peringkat BBB.

Rasio utang pemerintah yang diperkirakan sekitar 41 persen terhadap PDB juga dinilai masih dalam batas aman dan disiplin fiskal serta kuatnya permintaan domestik turut menjadi faktor pendukung ketahanan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, perubahan outlook menjadi negatif mencerminkan sejumlah catatan yang perlu diantisipasi dimana Fitch menyebut outlook dapat kembali stabil apabila konsistensi kebijakan dan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk mempertahankan disiplin fiskal sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus melanjutkan reformasi struktural guna memperkuat daya tahan ekonomi dan upaya perbaikan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking juga terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan.

Sejumlah indikator ekonomi pada awal 2026 menunjukkan tren positif, setelah ekonomi tumbuh 5,39 persen pada triwulan IV-2025, indikator seperti indeks kepercayaan konsumen, PMI manufaktur, konsumsi listrik sektor industri, dan penjualan kendaraan bermotor mencatat perbaikan.

Dari sisi fiskal, penerimaan negara pada awal tahun juga menunjukkan kinerja yang kuat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pendapatan negara tumbuh 9,5 persen secara tahunan pada Januari dan 12,8 persen pada Februari 2026, terutama didorong oleh pertumbuhan penerimaan pajak di atas 30 persen secara tahunan, belanja negara juga meningkat signifikan pada periode yang sama.

Pemerintah memastikan percepatan belanja dan pemberian stimulus dilakukan secara terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa mengganggu kesehatan APBN.

Selain itu, koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas serta kepercayaan pasar.

"Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap menjadi prioritas guna menjaga kepercayaan pasar serta memastikan program prioritas berjalan efektif dan akuntabel," ungkap Deni

Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi dengan Danantara sebagai motor pertumbuhan baru melalui investasi strategis di luar APBN, dengan tetap mengedepankan tata kelola yang kredibel, manajemen risiko yang terukur, serta kesinambungan makrofiskal jangka panjang.

"Tata kelola dan operasional Danantara dijaga kredibilitasnya dengan risiko yang terukur, sehingga Danantara menjadi instrumen investasi strategis yang kredibel, terkelola dengan baik, dan selaras dengan stabilitas makrofiskal jangka panjang," pungkasnya.