JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 19.741 unit rumah per 26 Februari 2026.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran unit tersebut setara 5,64 persen dari target penyaluran rumah subsidi yang dibidik pemerintah tahun ini mencapai 350.000 unit rumah.
"Penyaluran FLPP tiap bulan terus meningkat. Januari realisasi sebanyak 7.312 unit dan realisasi Februari sebanyak 12.429 unit. Peningkatan realisasi mencapai 69,98 persen," ujar Heru dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 27 Februari.
Secara geografis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi, yakni 4.902 unit rumah atau 24,83 persen dari total nasional. Berikutnya, Sulawesi Selatan 1.838 unit (9,31 persen), Jawa Tengah 1.633 unit (8,27 persen), Banten 1.388 unit (7,03 persen) dan Sumatera Selatan 1.208 unit (6,11 persen).
Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan realisasi tertinggi, yakni 1.322 unit rumah (6,69 persen). Disusul Kabupaten Bogor 835 unit (4,22 persen), Kabupaten Karawang 683 unit (3,45 persen), Kabupaten Maros 556 unit (2,81 persen) dan Kabupaten Tangerang 542 unit (2,74 persen).
Dari sisi perbankan, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran 10.759 unit rumah (54,55 persen) dari total realisasi nasional.
BACA JUGA:
Sementara itu, dari kalangan asosiasi pengembang, REI mencatat, penyaluran terbanyak dengan 8.272 unit rumah (41,9 persen).
"Dukungan penuh ekosistem perumahan dan sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan," ucapnya.
Adapun memasuki tahun anggaran (TA) 2026, pemerintah memasang target lebih agresif. Berdasarkan Nota Keuangan 2026, terdapat alokasi pencadangan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran hingga 350.000 unit rumah.
Saat ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersedia telah dipatok untuk 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana Rp36,6 triliun.
"Dana tersebut terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok (revolving fund) sebesar Rp10,2 triliun dan saldo awal 2026 sebesar Rp4,6 triliun," terang Heru.
Heru optimistis, target 350.000 unit dapat tercapai mengingat tingkat kesiapan stakeholder semakin matang.