JAKARTA - Ribuan lahan sawah di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, terdampak banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut pada akhir 2025 lalu.
Bupati Bireun Mukhlis Takabeya menyampaikan, Bendung Pante Lhong menjadi tumpuan utama petani di daerahnya, sementara kerusakan irigasi berdampak pada ribuan hektare lahan.
"Ada enam saluran irigasi rusak dan lebih dari 2.000 hektare sawah terdampak. Mudah-mudahan dalam bulan puasa ini sudah bisa difungsikan kembali, sehingga setelah Lebaran petani bisa segera turun ke sawah," ujar Mukhlis saat mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau Bendung Pante Lhong pada Selasa, 24 Februari, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 25 Februari.
Sementara itu, Menteri Dody menargetkan, aliran irigasi dari Bendung Pante Lhong di Kabupaten Bireuen, Aceh, dapat kembali berfungsi usai bulan Ramadan.
"Alhamdulillah intake-nya bendung sudah selesai, mudah-mudahan air segera mengalir, sehingga petani bisa mulai tanam setelah Ramadan," katanya.
Bendung Pante Lhong merupakan sumber utama air bagi Daerah Irigasi (DI) Pante Lhong seluas 6.562 hektare.
Pascabanjir, sedimentasi menimbun kantong lumpur dan mengganggu operasional pintu pembilas serta merusak tanggul dan lining saluran irigasi.
Debit Sungai Krueng Peusangan meningkat juga memicu overtopping yang menyebabkan erosi tebing dan pelebaran penampang sungai dari sekitar 120 meter menjadi 180 meter.
Untuk penanganan darurat, Kementerian PU membangun coverdam, melakukan normalisasi aliran serta pembersihan sedimen pada intake dan jaringan irigasi.
Selain itu, penguatan permanen tanggul di sisi kanan dan kiri sungai direncanakan sepanjang kurang lebih 20 kilometer dan akan dilaksanakan secara bertahap melalui skema multiyears.
"Kami harus perkuat sisi kanan-kirinya supaya pada saat terjadi banjir lagi, tidak sampai menghantam dan melebarkan sungai. Kalau sungai melebar, irigasi rusak, pompa rusak dan infrastruktur lainnya ikut terdampak. Jadi, kami upayakan membangun tanggul permanen," imbuh Dody.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir bandang dan longsor Sumatera dalam kurun waktu empat tahun ke depan.
Berdasarkan Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Strategis (Renstra) yang tengah dibahas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), total indikasi kebutuhan dana periode 2025-2028 mencapai sebesar Rp73,98 triliun atau hampir Rp74 triliun.
Menteri Dody merinci, alokasi anggaran tersebut akan dibagi ke dalam dua pos utama.
Sebanyak Rp4,84 triliun dialokasikan untuk kegiatan tanggap darurat, sedangkan porsi terbesar yakni Rp69,14 triliun diperuntukkan bagi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab & Rekon).
BACA JUGA:
Hal tersebut disampaikan Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari.
"Sebagai informasi dari hasil renduk dan renstra kami, total indikasi penanganan kebutuhan anggaran penanganan bencana tahun 2025-2028 hampir Rp74 triliun," ujar dia.