Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan pagu sebesar Rp118,50 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, perolehan angka tersebut merupakan hasil penambahan pagu indikatif awal yang hanya sebesar Rp70,86 triliun. Anggaran itu kemudian mendapat penambahan sebesar Rp47,64 triliun yang disetujui pada Juli 2025 dan difinalisasi melalui DIPA terbit pada Desember 2025.

"Pagu DIPA Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 telag terbit pada 1 Desember 2025 sebesar Rp118,50 triliun, kemudian dapat kami sampaikan pagu DIPA tersebut direvisi menjadi DIPA Revisi 1," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 4 Februari.

Dody merinci, dalam DIPA Revisi 1 itu terdapat pergeseran anggaran ke dalam Rincian Output (RO) khusus senilai Rp6,85 triliun.

Alokasi RO khusus tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan prioritas dan instruksi baru Presiden sepanjan 2026.

Adapun rincian belanja dalam RO khusus itu terdiri dari belanja barang senilai Rp1,35 triliun dan belanja modal sebesar Rp5,5 triliun.

Secara total, anggaran Kementerian PU dialokasikan pada empat bidang utama infrastruktur dan unit pendukung lainnya.

Sementara secara keseluruhan, anggaran Rp118,5 triliun dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai direktorat jenderal (Ditjen).

Secara terperinci, bidang Sumber Daya Air (SDA) mendapat pagu sebesar Rp34,74 triliun, digunakan untuk membangun jaringan irigasi seluas 15.905 hektare (ha) dan rehabilitasi irigasi 86.108 ha.

Selain itu, terdapat proyek pengendalian banjir sepanjang 72 kilometer (km), pengaman pantai 7 km serta penyediaan air baku 200 liter per detik dan pembangunan sumur bor di 800 titik.

Berikutnya, bidang konektivitas di bawah naungan Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi dengan porsi terbesar, yakni mencapai Rp45,62 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan baru sepanjang 158 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.571 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 2,2 km hingga pembangunan jalan tol sepanjang 35,72 km.

Kemudian, Ditjen Cipta Karya memperoleh alokasi sebesar Rp12,03 triliun yang difokuskan pada penyediaan SPAM berkapasitas 800 liter per detik serta pembangunan 59.489 Sambungan Rumah (SR).

Program penyehatan lingkungan permukiman mencakup pengelolaan air limbah untuk 63.200 KK dan persampahan 402 ton per hari.

Selanjutnya untuk Ditjen Prasarana Strategis yang mendapatkan alokasi anggaran Rp24,11 triliun, antara lain untuk merehabilitasi 1.000 unit sekolah keagamaan, pembangunan 104 unit Sekolah Rakyat serta pembangunan 41 unit sekolah dasar dan menengah.

Proyek lainnya mencakup pembangunan sembilan unit pasar, delapan unit prasarana olahraga serta fasilitas kesehatan dan prasarana peribadatan.

Terakhir, unit pendukung seperti SIBB, DJBK dan DJPI mendapatkan Rp2 triliun, digunakan untuk operasional, manajemen dan pembiayaan infrastruktur.

Seluruh target output tersebut diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan konektivitas dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.