JAKARTA - PT Hutama Karya atau HK menyampaikan, tengah membangun 80 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 80 dapur MBG itu tersebar di tujuh provinsi.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah merincikan, puluhan SPPG itu tersebar di Aceh (empat titik); Sumatera Utara (35 titik); Sumatera Barat (12 titik); Riau (enam titik); Kepulauan Anambas (satu titik); Jambi (15 titik); dan Sumatera Selatan (tujuh titik).
"Pemenuhan gizi membutuhkan fasilitas layanan tertata dan memadai untuk mendukung layanan MBG di daerah," ujar Mardiansyah dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 26 Januari.
Di lapangan, kata dia, pekerjaan dijalankan paralel dengan pengaturan klaster. Strategi itu membantu memastikan pengadaan material, pergerakan tenaga kerja dan penggunaan alat lebih efisien pada wilayah berjauhan.
Sementara dari segi fasilitas, SPPG dirancang untuk mendukung operasional dapur layanan setiap hari.
Pada bangunan utama, spesifikasi menekankan higienitas melalui penggunaan dinding sandwich panel dengan pelapis antibakteri serta pelapisan stainless steel di area masak.
"Sistem tata udara juga disiapkan melalui unit udara masuk dan keluar, termasuk cooker hood, agar sirkulasi ruang kerja terjaga," kata dia.
Adapun dalam peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) 2026 yang diperingati pada 25 Januari kemarin, Hutama Karya mengambil peran dengan menyiapkan infrastruktur SPPG sebagai penguat Program MBG.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ratusan Siswa SMKN 3 Boyolangu Tulungagung Alami Diare Diduga Keracunan MBG
20 Januari 2026, 17:12 -
| BERITA
MBG Busuk dan Kasus Keracunan Massal, Komisi IX DPR Minta SPPG Benahi Tata Kelola Pangan
17 Januari 2026, 08:15
Mardiansyah menyebut, perseroan merupakan mitra dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus mendukung upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penyediaan sarana-prasarana layanan gizi.
HGN 2026 juga memberi konteks lebih luas. Pasalnya, peringatan tersebut berada dalam koordinasi Kemenkes sebagai gerakan edukasi publik. Oleh karena itu, keterlibatan lintas lembaga menjadi penting.
Dalam hal ini, sinergi Kemenkes, BGN, Kementerian PU dan mitra pelaksana seperti Hutama Karya memperlihatkan bahwa layanan gizi tidak berdiri sendiri.
"Ada infrastruktur yang harus siap, sebelum layanan bisa berjalan stabil dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat, menjadi penting untuk memastikan program gizi nasional berjalan berkelanjutan dan berdampak," imbuhnya.
