JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau HK selaku pengelola Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) mengumumkan perpanjangan ruas tol fungsional tersebut hingga Kamis, 29 Januari 2026.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyebut langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan dan logistik pascabanjir bandang di Aceh.
"Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung kelancaran distribusi bantuan dan logistik pada masa penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh," ujar Mardiansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 24 Januari 2026.
BACA JUGA:
-
| OLAHRAGA
Vinicius Junior Tegaskan Kembali Keinginannya untuk Tetap di Real Madrid setelah 2027
22 Januari 2026, 17:30 -
| OLAHRAGA
Szoboszlai Sumbang Gol dari Tendangan Bebas: Saya Telah Persiapkan Triknya
22 Januari 2026, 16:55
Adapun seksi tol itu dapat dilintasi dua arah dan diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I serta angkutan logistik, dengan layanan 24 jam.
Pengoperasian secara fungsional ruas tol itu tetap dilaksanakan dengan memerhatikan kondisi jalan yang masih dalam tahap konstruksi.
Pengguna jalan pun diimbau untuk selalu berhati-hati, mematuhi rambu-rambu yang tersedia, serta mengikuti arahan petugas di lapangan guna menjaga keselamatan dan keamanan selama perjalanan.
Jika membutuhkan bantuan layanan atau terdapat keluhan terkait Tol Sigli–Banda Aceh, pengguna jalan dapat menghubungi Call Center 0821-6434-6434 atau melalui akun resmi @HutamaKaryaTollroad.
Sebelumnya, Hutama Karya telah mengoperasikan secara fungsional alias membuka gratis Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum hingga 22 Januari 2026.
Akan tetapi, guna mempercepat distribusi bantuan dan logistik pada masa penanganan dan pemulihan pascabanjir bandang di Aceh, perseroan memutuskan kembali memperpanjang waktu pembukaan gratis ruas tol itu.
Harapannya, pemulihan di Aceh yang menjadi salah satu provinsi terdampak banjir bandang Sumatera bisa lebih cepat.
Perpanjangan fungsionalisasi ruas itu sebelumnya telah dikoordinasikan dengan stakeholder, di antaranya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) hingga kepolisian daerah setempat.
