JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik sejumlah ekonom terhadap pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menurutnya, kritik tersebut lebih didorong oleh rasa iri. "Dia iri, mungkin dia pikir harusnya dia yang ke BI, ekonomnya," ujarnya kepada awak media, Selasa, 20 Januari.
Seperti diketahui, sejumlah ekonom menyampaikan keberatan atas pencalonan Thomas Djiwandono karena dinilai berpotensi mengganggu independensi bank sentral.
Adapun kekhawatiran itu muncul lantaran kedekatannya dengan otoritas fiskal, posisinya sebagai bendahara umum Partai Gerindra, serta hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai keponakan.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya memperkirakan Thomas akan melepaskan keterlibatannya di Partai Gerindra apabila resmi menjabat di BI.
"Nanti kalau orangnya ke sana, Pak Thomas pasti lebih independen, lebih bebas. Pasti dia nggak akan di Gerindra lagi, kalau dugaan saya ya, atau di Gerindra pun di belakang," ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan di BI tidak ditentukan oleh satu orang, mengingat Dewan Gubernur BI terdiri dari minimal empat dan maksimal tujuh anggota.
"Tapi kan Dewan Gubernur bukan satu orang, ada berapa? Tujuh. Nggak bisa satu orang mempengaruhi semuanya. Jadi harus diskusi antar mereka nanti. Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di BI selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dan selama pendekatan tersebut dijalankan, tidak ada masalah terkait independensi.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Menkeu Purbaya Akui Sudah Bertemu Juda Agung, Bahas Kondisi Ekonomi
20 Januari 2026, 15:08 -
| EKONOMI
Purbaya: Pelemahan Rupiah Sebagian Dipicu Spekulasi Pencalonan Thomas di BI
19 Januari 2026, 21:26
"Jadi selama approach-nya seperti itu, nggak ada masalah. Nanti kalau ada intervensi pemerintah yang dianggap berlebihan, itu kan bisa kelihatan. Selama ini kan cuma sinergi ke arah yang lebih bagus kan, kalau itu bukan intervensi, (tetapi) kerja sama," tegasnya.
Saat ditanya mengenai urgensi pertukaran jabatan antara Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Oh, saya nggak tahu. Bukan saya nentuin, kan," tegasnya.
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara detail apakah ada arahan langsung dari Presiden terkait hal tersebut, meski menyebut kemungkinan pernah dibicarakan sebelumnya.
