Undisbursed Loan Meningkat, BI Soroti Lemahnya Permintaan Kredit

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) turut mencermati masih tingginya undisbursed loan atau kredit yang belum dicairkan sebagai indikasi bahwa dunia usaha belum sepenuhnya siap melakukan ekspansi.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan nilai kredit yang belum ditarik terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dari Rp2.372 triliun pada Agustus 2025 menjadi Rp2.450 triliun pada Oktober 2025, lalu naik lagi menjadi Rp2.509,4 triliun per November 2025.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro menjelaskan, sikap tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang masih tinggi serta biaya pendanaan yang dinilai belum cukup menarik, sehingga pelaku usaha memilih menunggu kondisi yang lebih kondusif.

Dia menambahkan tingginya undisbursed loan terutama berkaitan dengan lemahnya permintaan kredit, dan banyak pelaku usaha belum melihat momentum yang tepat untuk memperluas usaha sehingga menunda pencairan pinjaman.

“Tadi saya katakan, pasti ketika kita lihat kenapa dia undisbursed loan tinggi. Memang umunya kan mereka tadi dia wait and see,” ujarnya dalam acara Taklimat Media bertajuk Asesmen Efektivitas Kebijakan Makroprudensial dalam Mendorong Pertumbuhan Kredit di 2025, Senin, 22 Desember.

Ia menambahkan dari sisi permintaan, pelaku usaha cenderung mengandalkan dana internal atau sumber pembiayaan alternatif dibandingkan menarik kredit baru dengan tingkat suku bunga yang masih relatif tinggi.

“Ini dari sisi demand terus kemudian dia wah daripada saya pinjam suku bunga tinggi, saya mendingan pakai dana internal atau dana yang sumber yang lain,” jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, ia menyampaikan bahwa BI telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendorong permintaan kredit.

Solikin menjelaskan kebijakan yang ditempuh tidak hanya melalui instrumen reguler dan makroprudensial, tetapi juga dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas otoritas.

Dia menyebut BI terus mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat permintaan kredit, khususnya dari sektor riil.

Menurutnya, hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar penguatan koordinasi guna mendorong respons dari sisi permintaan.

“Kita memang memperkuat koordinasi untuk mendorong respons sisi demand,” ucapnya.

Ia menyampaikan ke depan, BI juga mendorong percepatan intermediasi melalui Program Pinisi (Percepatan Intermediasi Indonesia) yang diarahkan untuk mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

“Kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan ke depan ini, selain kita menggunakan regular instrument, instrument makroprudensial. Kita juga melakukan koordinasi, komunikasi dan koordinasi yang diperkuat untuk mendorong respons sisi demand, respons sektor riil,” katanya.

Menurut dia, koordinasi tersebut dilakukan tidak hanya di internal BI, tetapi juga bersama pemerintah dan dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dengan tujuan menyamakan pandangan terkait sektor-sektor prioritas yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

“Yang utama di luar itu adalah membangun persepsi confidence ekonomi,” jelasnya.

Dia menekankan bahwa kredibilitas kebijakan dan komunikasi yang jelas sangat penting agar pelaku usaha dan masyarakat tidak diliputi kekhawatiran.

Solikin menyampaikan dengan kebijakan yang terkoordinasi dan kredibel, kepercayaan ekonomi diharapkan kembali menguat dan mendorong penarikan kredit.