JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan penduduk perdana di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) beberapa bulan lalu, termasuk pemanfaatan geotagging kondisi perumahan.
Salah satu hasil pemanfaatan geotagging tersebut menunjukkan terdapat lebih dari 100 rumah tangga di IKN tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB).
Berdasarkan hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 yang dilakukan BPS bersama Otorita IKN (OIKN), jumlah penduduk IKN pada 2025 tercatat sebanyak 147.427 jiwa atau 43.293 rumah tangga.
Dalam pendataan tersebut, BPS turut melakukan geotagging keberadaan rumah tangga untuk kepentingan pemerintah dalam intervensi program kebijakan. Di antaranya pendataan mengenai kondisi perumahan sebagai upaya mendukung indikator kinerja utama (IKU) OIKN dalam penyediaan hunian layak.
"PPIKN mencatat sebanyak 232 rumah tangga atau 0,54 persen dari total rumah tangga lantai rumahnya masih berupa tanah. Kemudian, terdapat pula rumah tangga belum memiliki fasilitas buang air besar. Sebanyak 142 rumah tangga atau sekitar 0,33 persen tidak memiliki fasilitas buang air besar dari total 43.293 rumah tangga," ujar Amalia dalam Acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 di kantor BPS, Jakarta, Selasa, 16 Desember.
BPS juga melakukan pendataan mengenai sebaran rumah tangga dengan sumber utama penerangan bukan listrik. Tercatat, ada 49 rumah tangga atau sekitar 0,11 persen dari total rumah tangga di IKN tidak memiliki akses listrik.
Adapun terkait sumber air minum, BPS mencatat, sebanyak 530 rumah tangga atau sekitar 1,22 persen dari total rumah tangga di IKN menggunakan sumber air minum utama dari air hujan.
Amalia berharap, pendataan tersebut dapat menjadi sumber kredibel dan menjadi arah bagi kebijakan pemerintah lebih tepat ke depan.
"Sehingga, ini dapat membantu Bapak dan Ibu di Bappenas maupun OIKN untuk terus merencanakan pembangunan IKN dengan lebih tepat sasaran," tegas dia.
BACA JUGA:
Di samping itu, kata Amalia, sensus penduduk IKN dilakukan dengan anggaran dari Otorita IKN.
"Pak Kepala Otorita IKN menyepakati, kami diberikan anggaran oleh Otorita IKN untuk melaksanakan pendataan lengkap penduduk Ibu Kota Nusantara," terangnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menuturkan, anggaran yang digelontorkan untuk sensus penduduk IKN sebesar Rp7 miliar yang melibatkan 856 petugas BPS.