DPR Soroti Tol Manado–Bitung Masih Sepi, Kerugian Tembus Rp300 Miliar per Tahun

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yasti Soepredjo Mokoagow menyoroti, ruas Tol Manado–Bitung yang saat ini diklaim masih sepi pengguna.

Menurut Yasti, lalu lintas (traffic) Tol Manado–Bitung belum sesuai dengan asumsi trafik yang tertera pada Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Hasil temuannya di lapangan menyebut, hal itu membuat negara merugi Rp300 miliar per tahun.

"Saya kemudian sedikit, Pak Menteri (Pekerjaan Umum) memberikan masukan bahwasanya sampai hari ini Jalan Tol Manado–Bitung itu masih rugi, ya, dan setiap tahun kalau saya enggak salah lebih dari Rp300 miliar itu pemerintah harus memberikan subsidi," ujar Yasti dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 November.

Guna meningkatkan lalu lintas (trafik) di ruas tersebut, Yasti mengusulkan, agar pemerintah dapat sepakat dengan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat melewati Jalan Tol Manado–Bitung.

Selain itu, pengalihan kendaraan ke ruas Tol Manado–Bitung diperlukan guna menjaga kualitas jalan nasional.

"Kalau kami kalkulasi kerugian di jalan tol ditambah dengan preservasi, anggaran untuk preservasi di Jalan Manado–Bitung itu lebih dari Rp400 miliar. Kenapa kalau kami memberikan diskon dulu, ya, kami banting harga dulu untuk jalan tol, agar masyarakat terbiasa dulu menggunakan jalan tol itu," tutur dia.

"Itu pertama menghindari pemborosan anggaran untuk preservasi di jalan nasional dan kemudian juga meminimalisir beban pemerintah membayar kerugian Jalan Tol Manado–Bitung," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, masih ada beberapa tantangan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol.

Salah satunya adalah masih terdapat ruas tol yang volume lalu lintasnya tak sampai 50 persen dari asumsi PPJT.

Kurangnya capaian volume lalu lintas itu berdampak pada pemeliharaan jalan tol.

"Izinkan kami menyampaikan, masih ada beberapa badan usaha jalan tol (BUJT) yang realisasi volume lalu lintas atau trafiknya jauh lebih rendah daripada yang kami asumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol," ujar Dody dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September.

Rendahnya realisasi trafik diyakini berdampak pada jumlah pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya operasional dan maintenance sampai masa konsesinya.

"Akibatnya, pendapatan tol tidak tercapai dan BUJT mengalami kesulitan membiayai pemeliharaannya, sehingga pemenuhan SPM pun tidak bisa optimal," ucap dia.