JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap, realisasi pagu anggaran hingga 21 November 2025 telah mencapai Rp4,99 triliun atau 55,9 persen dari total pagu efektif sebesar Rp8,92 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, realisasi tersebut cenderung melambat lantaran adanya politik efisiensi anggaran. Dalam hal ini, usulan tambahan pagu anggaran OIKN senilai Rp4,32 triliun baru cair pada September 2025.
"Jadi, kami laporkan tadi, DIPA awal kami adalah Rp10,08 triliun, tapi dengan adanya efisiensi menjadi Rp8,929 triliun. Saat ini, belanja kami baru mencapai 55,9 persen karena Rp4 triliun tadi baru disepakati atau disetujui September 2025," ucap Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 November.
Sejalan dengan hal tersebut, Basuki mengungkapkan, pihaknya akan mempercepat penandatanganan kontrak pembangunan IKN Tahap 2. Dia menargetkan, hingga Desember 2025 OIKN akan menandatangani kontrak baru mencapai Rp3,68 triliun.
Adapun kontrak tersebut mencakup pembangunan infrastruktur yang bakal mendukung konstruksi kawasan yudikatif dan legislatif di IKN.
"Dengan demikian, proyeksi (serapan anggaran) untuk 2025 ini akan menjadi 96,9 persen," katanya.
Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan, secara struktural, unit eselon I paling dominan dalam proyeksi serapan anggaran adalah Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dengan realisasi mencapai Rp4,49 triliun.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Proyek Hibah Air Bersih dari Korsel untuk IKN Mulai Dibangun Awal 2026
24 November 2025, 11:57
Berikut perincian serapan anggaran Otorita IKN:
1. Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara: Dari total pagu belanja sebesar Rp508,87 miliar, realisasi anggaran per 21 November 2025 telah mencapai Rp322,41 miliar atau setara dengan 63,4 persen. Unit ini memproyeksikan realisasi akhir tahun mencapai 95,5 persen.
2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan: Unit ini memiliki pagu belanja Rp11,99 miliar. Realisasi tercatat hingga November adalah Rp5,43 miliar atau 45,3 persen. Proyeksi realisasi akhir tahun adalah 97,0 persen.
3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan: Dengan pagu belanja Rp347,98 miliar, realisasi anggaran deputi ini baru mencapai Rp96,37 miliar atau 27,7 persen. Proyeksi penyerapan hingga akhir tahun adalah 97,5 persen.
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan: Deputi ini telah merealisasikan Rp23,58 miliar dari pagu belanja Rp30,47 miliar. Persentase realisasinya adalah 77,4 persen dengan target proyeksi 97,0 persen.
5. Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat: Unit ini mencatat realisasi sebesar Rp18,14 miliar dari pagu belanja Rp22,25 miliar. Realisasi per November mencapai 81,6 persen dengan proyeksi akhir tahun 97,5 persen.
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital: Dari pagu belanja Rp18,62 miliar, realisasi anggaran tercapai adalah Rp12,55 miliar atau 67,4 persen. Proyeksi deputi ini untuk akhir tahun adalah 96,0 persen.
7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA: Deputi ini telah merealisasikan Rp13,03 miliar dari pagu belanja Rp19,63 miliar. Persentase realisasi tercatat adalah 66,4 persen dengan target proyeksi 96,5 persen.
8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi: Dengan pagu belanja Rp25,18 miliar, realisasi deputi ini per November adalah Rp8,82 miliar, setara dengan 35,0 persen. Target proyeksi akhir tahun adalah 95,0 persen.
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana: Sebagai unit dengan pagu belanja terbesar (Rp7,94 triliun), realisasinya mencapai Rp4,49 triliun, atau 55,3 persen. Deputi ini menargetkan penyerapan anggaran paling tinggi di akhir tahun, yakni 97,0 persen.
