Menteri Nusron Ungkap Alasan Serapan Anggaran Kementerian ATR/BPN Baru 75 Persen

JAKARTA - Realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru mencapai 75,01 persen atau setara Rp4,79 triliun dari total Tahun Anggaran (TA) 2025.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pun mengungkapkan alasannya. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Nusron bilang, hal itu dikarenakan adanya pembukaan relaksasi anggaran yang diblokir.

"Pertama, ada pembukaan relaksasi efisiensi yang semula itu diblokir, tiba-tiba dibuka. Sehingga, mau tidak mau kami harus melakukan belanja lagi di sisa satu triwulan ini," ujar Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 November.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6,97 triliun, yang kemudian mendapatkan efisiensi sebesar Rp578 miliar. Sehingga, total pagu non-blokir Kementerian ATR/BPN sebesar Rp6,39 triliun.

Selain itu, Nusron bilang, ada sedikit masalah di kegiatan kontraktual bersumber dari program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang berasal dari pinjaman luar negeri atau Bank Dunia.

"Karena setiap belanja dan lelang di sana itu harus mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia. Kami ada satu kegiatan lelang, yaitu pembuatan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang diprotes oleh salah satu peserta, kemudian peserta mengadu ke Bank Dunia dan Bank Dunia melakukan reviu ulang sehingga agak tersendat di sini," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN menargetkan realisasi anggaran 98 persen hingga akhir 2025.

"Kami memproyeksikan sampai sekitar 31 Desember 2025, berdasarkan forecasting yang telah kami lakukan, sudah kami lihat masing-masing postur dan potensi belanja di masing-masing satuan kerja adalah sampai di angka maksimal 98 persen," kata dia.

Adapun sampai dengan akhir kuartal III-2025, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp4,79 triliun atau 75,01 persen dari total anggaran.

Nusron menjelaskan, serapan anggaran tersebut terdiri dari dukungan manajemen yang mendapatkan alokasi Rp4,93 triliun dan sudah terserap 81,78 persen atau Rp4,03 triliun.

Kemudian, ada program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dari alokasi Rp1,74 triliun, menjadi pagu efektif Rp1,35 triliun dan terealisasi Rp721,4 miliar atau sekitar 53,35 persen.

Berikutnya, serapan paling rendah adalah program penyelenggaraan penataan ruang, dari total pagu Rp151,4 miliar menjadi pagu efektif Rp107,23 miliar dan terealisasi 36,36 persen atau sekitar Rp38,98 miliar.

"Kami akan maksimalkan meskipun dalam kondisi target proyeksinya hanya 98 persen tidak mungkin 100 persen, tapi kami berkomitmen target output dan outcome yang telah kami sepakati tetap akan sampai di angka 100 persen," imbuhnya.