Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 222 lokasi yang tersebar di 29 provinsi Indonesia, pada tahun ini.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan kontrak paket kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para penyedia jasa konstruksi yang disaksikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto mengatakan, penandatanganan kontrak itu untuk paket fisik konstruksi dan paket konsultan supervisi. Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi di beberapa wilayah di Sumatera, dengan pelaksana PT Hutama Karya senilai Rp639,23 miliar dan konsultan supervisi PT Tata Karya senilai Rp7,31 miliar.

Sementara itu, paket SPPG 2 mencakup 74 lokasi di Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung dan beberapa daerah di Kalimantan, dengan pelaksana PT Adhi Karya senilai Rp581,23 miliar dan konsultan supervisi PT Ciriajasa Cipta Mandiri senilai Rp6,31 miliar. Sehingga, nilai kontraknya mencapai sekitar Rp1,23 triliun.

"Memperhatikan jumlah sebaran lokasi tidak berada di setiap provinsi, maka jumlah paket kontrak pekerjaan ini dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2 dan 3," ujar Bisma dalam acara penandatanganan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 21 November.

Adapun paket SPPG 3 yang mencakup 70 lokasi direncanakan akan diteken pada Senin, 24 November 2025. 

Bisma menambahkan, acuan desain pembangunan SPPG mengacu pada Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 mengenai desain purwarupa bangunan SPPG.

Desain tersebut mengarah pada pembangunan dapur higienis, penggunaan material dinding aman terhadap bakteri dan jamur plafon serta lapisan dinding tahan api di area memasak, lantai berlapis epoxy, sistem tata udara, filter air bersih, pengolahan air limbah hingga perlengkapan pemadam kebakaran.

"(Gedung SPPG) ini menggunakan konstruksi modular, sehingga diharapkan pembangunan dapat lebih cepat," katanya.

Dari total 264 lokasi SPPG yang ditetapkan sebelumnya, kata Bisma, beberapa dinyatakan belum siap dibangun pada 2025 karena persoalan seperti status lahan masih dalam proses pengalihan.

"Sehingga jumlah lokasi SPPG yang akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada 2025 sebanyak 222 lokasi yang tersebar di 29 provinsi," terang dia.