JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) terkait diskon tarif tol untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).
Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJT Kementerian PU Wilan Oktavian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 November. Dia bilang, diskusinya sudah dimulai pada hari ini.
"Sudah mulai diskusi, ya. Besok saya rapat dengan mereka (operator jalan tol)," ujar dia.
Meski diskusi sudah berjalan, kabarnya berjalan alot. Mengingat, diskon Nataru berdekatan dengan periode libur panjang Lebaran. Namun, Wilan mengaku belum ada obrolan lebih lanjut tentang hal itu.
"Kami belum diskusi dengan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol), baru besok," terangnya.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap alasan pembahasan diskon tarif tol pada periode Nataru masih belum menemukan titik terang.
Menurut Dody, saat ini pihaknya tengah membahas intensif dengan BUJT terkait implementasi pemberian diskon tarif tersebut.
"Jadi, kami lagi diskusi keras terus, karena apa? Sekarang, kan, kami tidak hanya berbicara Nataru, tetapi juga berbicara Idulfitri (2026) karena deketan, nih. Jadi, dua hal ini sedang saya diskusikan," ucap Dody dalam Media Briefing di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 31 Oktober.
Pasalnya, kata Dody, pemberian diskon itu akan memengaruhi pendapatan para BUJT.
Dengan demikian, penetapan pemberian diskon akan dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.
BACA JUGA:
Meski begitu, dia menekankan pemerintah akan tetap mengusahakan pemberian diskon tarif.
Hal itu ditujukan guna memastikan tidak terjadinya penumpukan kendaraan saat libur Nataru.
"Jadi, kalau kemudian menumpuk semua, kan, juga jadi macet total (ada) masalah baru. Bagi pemilik jalan tol, ya, sebaiknya memang dikasih diskon, sehingga flow-nya itu lebih lancar, lah. Enggak sampai terjadi kemacetan," katanya.