JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terkait dengan Kredit Program Perumahan (KPP) akan terus didorong pelaksanaannya.
Airlangga menjelaskan, pemerintah telah meminta Danantara serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) untuk mendorong perbankan agar dapat menyalurkan kredit di sektor perumahan.
"KPP ini juga akan didorong untuk implementasinya ditingkatkan, karena ini baru dalam dua bulan. Kemudian kita minta ke depan ini juga akan disiapkan, terutama kesiapan perbankannya. Jadi kami minta kepada danantara dan juga kepada BP BUMN, itu untuk mendorong sistem perbankan untuk bisa menyalurkan kredit untuk sektor perumahan," jelasnya kepada awak media, Senin, 17 November.
Dia menambahkan, program ini masih baru, sehingga rapat lanjutan akan diperlukan untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan dengan baik.
Airlangga menegaskan, total anggaran KUR sebesar Rp320 triliun tidak termasuk alokasi Rp130 triliun untuk pembiayaan perumahan.
Menurutnya, dana untuk perumahan tersebut akan menjadi tambahan (on top), dengan target penyaluran tahap awal sekitar Rp28 triliun pada kuartal I 2026.
BACA JUGA:
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mendorong penguatan kegiatan penjaminan KUR oleh Askrindo dan Jamkrindo yaitu dengan adanya perbedaan biaya penjaminan untuk setiap program.
"Itu mereka minta untuk setiap program ada perbedaan fee-nya, itu untuk dibahas secara bisnis to bisnis antara perbankan dengan Askrindo, dan Jamkrindo. Pembahasan tersebut tentu kami minta dipayungi oleh danantara dan BP BUMN," jelasnya.