COP30 Brasil, Menteri Hanif: RI Pastikan Nilai Perdagangan Karbon jadi Sumber Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menjadikan perdagangan karbon bukan sekadar instrumen lingkungan, melainkan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

Menurut Hanif, tata kelola karbon nasional harus mampu mengubah upaya pengurangan emisi menjadi nilai ekonomi nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat penjaga hutan.

“Tata kelola karbon Indonesia bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga memastikan manfaat karbon dirasakan nyata oleh masyarakat di tingkat tapak,” ujar Hanif melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, Kamis, 13 November.

Melalui skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia mengembangkan mekanisme perdagangan karbon yang memungkinkan negara dan pelaku usaha global membeli credit dari upaya pelestarian hutan nasional.

Transaksi ini diharapkan menjadi sumber devisa baru sekaligus memperkuat ekonomi hijau di daerah.

Hasil penjualan karbon ini akan dibagi secara proporsional kepada masyarakat lokal melalui mekanisme bagi hasil.

Desa-desa dan komunitas adat yang berhasil menjaga kawasan hutan akan menerima insentif langsung, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan usaha kecil, hingga peningkatan layanan publik.

Beberapa contoh keberhasilan telah terlihat melalui program seperti Dana Karbon Kalimantan (FCPF) dan Dana Biokarbon Jambi, di mana masyarakat lokal sudah memperoleh pendapatan dari upaya menjaga hutan.

Pemerintah juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan karbon inklusif dan berkeadilan.

Program NEK diarahkan untuk membuka peluang ekonomi bagi perempuan dan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan hijau, energi terbarukan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan menciptakan lapangan kerja baru di desa sekaligus menahan laju urbanisasi.

Untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, Indonesia menjalin kerja sama dengan Jepang dan Britania Raya.

Kedua negara tersebut memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan ekonomi hijau dan sistem perdagangan karbon yang kredibel.

Hanif menekankan,kepercayaan internasional menjadi kunci keberhasilan pasar karbon Indonesia.

Karena itu, pemerintah membangun sistem pelaporan dan verifikasi yang transparan dan akuntabel, agar setiap dana yang dihasilkan dapat dilacak dan dipastikan sampai ke masyarakat penerima manfaat.

Dengan potensi serapan karbon dari hutan tropis yang besar, Indonesia berpeluang menjadikan karbon sebagai aset ekonomi strategis nasional.

Selain memperkuat ketahanan ekonomi daerah, sektor karbon juga dapat menarik investasi hijau lintas negara dan memperluas basis pendapatan negara tanpa merusak lingkungan.