Bagikan:

JAKARTA - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, salah satu persoalan utama perekonomian Indonesia saat ini adalah kualitas pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan.

"Dahulu, satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja hingga 400.000. Sekarang, satu persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menyerap 110.000 tenaga kerja saja," ujarnya kepada VOI, Kamis, 6 November. 

Menurut Huda, kondisi ini terjadi karena pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi yang padat tenaga kerja justru melambat dan Indonesia mengalami deindustrialisasi dini, di mana sektor industri kehilangan kapasitasnya untuk menyerap tenaga kerja secara besar-besaran. 

"Bahkan kalo kita lihat, sekarang yang terjadi adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif dari industri manufaktur," tuturnya. 

Sementara itu, ia menambahkan jumlah angkatan kerja terus meningkat, tetapi ketersediaan lapangan kerja semakin menyempit dan hampir tidak ada lagi pembangunan pabrik yang mampu membuka lapangan kerja dalam skala besar.

Huda menyampaikan sektor yang tumbuh justru sektor jasa, yang umumnya memiliki daya serap tenaga kerja yang rendah dan dalam situasi seperti ini, target pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru hanya menjadi angan-angan.

"Dengan kondisi seperti itu, maka cita-cita menyerap tenaga kerja 19 juta pekerjaan hanya isapan jempol semata," tegasnya. 

Dia menyampaikan pemerintah memang mengklaim tingkat pengangguran terbuka menurun pada 2025. 

Namun, penurunan tersebut bukan karena peningkatan pekerjaan formal, melainkan karena pergeseran tenaga kerja ke sektor informal.

Saat ini, lanjutnya, proporsi tenaga kerja informal mencapai hampir 60 persen dari total pekerja nasional. Padahal, sektor informal cenderung memberikan perlindungan sosial yang sangat minim bagi pekerjanya.

"Kita semua dibuat melihat penyerapan tenaga kerja yang tidak berkualitas. Selain itu, yang terjadi juga adalah pekerja setengah pengangguran juga meningkat. Semua masyarakat yang mampu mendapatkan penghasilan di bawah 35 jam seminggu, dihitung sebagai pekerja walaupun setengah pengangguran. Jadi klaim capaian bidang tenaga kerja ini hanya ilusi," tegasnya. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud menjelaskan, dari jumlah tersebut menunjukkan penurunan sekitar 4.000 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4.000 orang dibandingkan bulan Agustus 2024," katanya dalam konferensi pers BPS, Rabu, 5 November.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan jumlah penduduk usia kerja per Agustus 2025 mencapai 218,17 juta orang, atau meningkat 2,80 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, angkatan kerja mencapai 154 juta orang atau naik 1,89 juta orang, sedangkan bukan angkatan kerja tercatat 64,17 juta orang, meningkat sekitar 0,91 juta orang.

Edy menyampaikan dari total angkatan kerja itu, 146,54 juta orang di antaranya telah bekerja, bertambah sekitar 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024.

"Jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri dari yang pertama pekerja penuh yang sebanyak 98,65 juta orang atau bertambah sekitar 0,20 juta orang. Sementara pekerja paruh waktu sebanyak 36,29 juta orang bertambah 1,66 juta orang. Kemudian yang setengah pengangguran yang sebanyak 11,60 juta orang atau bertambah 0,04 juta orang," katanya.