Bagikan:

JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kerja sama ekonomi kawasan Asia-Pasifik (APEC) di tengah ketidakpastian dan tantangan global.

Dia menyebut, APEC harus memastikan seluruh anggotanya tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal.

Hal itu disampaikan Budi saat melakukan intervensi dalam Sesi Kedua Pertemuan Tingkat Menteri APEC hari ini, Kamis, 30 Oktober di Gyeongju, Korea Selatan.

Agenda tersebut menjadi bagian dari Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Economic Leaders Week) pada 29 Oktober hingga 1 November 2025.

Budi menegaskan, berbagai strategi untuk memastikan APEC tetap relevan dalam ekonomi global harus terus diiringi upaya mengatasi kesenjangan antar-Ekonomi.

“Kita perlu mengatasi tantangan seperti ketimpangan akses, kesenjangan infrastruktur, dan kebutuhan tata kelola data yang baik. Kita juga perlu memperkuat kerja sama dan konektivitas serta memastikan tidak ada Ekonomi yang tertinggal,” kata Budi dalam keterangan resmi, Kamis, 30 Oktober.

Menurut Budi, meski ekonomi global berangsur pulih, berbagai tantangan seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan fragmentasi rantai pasok masih membayangi. Namun, di balik tantangan itu terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi.

“Kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk berinvestasi pada industri hilir, memperkuat ekonomi hijau, serta memanfaatkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). Pendekatan APEC terhadap AI harus bersifat inklusif dan hati-hati dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi serta tingkat kesiapan Ekonomi APEC,” ujar Budi.

Budi menyampaikan sikap Indonesia terkait risiko kian meningkatnya fragmentasi rantai pasok yang mengubah tatanan perdagangan global.

Dia mengatakan, Indonesia konsisten mendukung peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilar utama perdagangan multilateral yang berbasis pada aturan (rules-based).

Kata dia, Indonesia pun mendukung berbagai upaya kolektif untuk memulihkan sistem penyelesaian sengketa dengan cara menggerakkan kembali badan banding WTO.

“Kredibilitas WTO bertumpu pada pemeliharaan dialog yang terbuka, kepastian aturan, dan kepercayaan antaranggota. Konsensus tetaplah menjadi elemen penting bagi legitimasi dan inklusivitas WTO. Sementara itu, inisiatif plurilateral yang terbuka dan inklusif harus bersifat melengkapi multilateralisme, bukan menggantikannya,” katanya.

Untuk itu, Budi menyampaikan, Indonesia mendukung peran kepemimpinan APEC dalam memperkuat multilateralisme.

Indonesia juga siap bekerja sama dengan APEC untuk mewujudkan kerja sama multilateral yang seimbang dan substantif melalui Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO di Kamerun pada 2026 mendatang.

“Indonesia juga mendorong agar pembahasan yang telah dimulai sejak KTM ke-13 terus dilanjutkan, termasuk di bidang pertanian, subsidi perikanan, niaga elektronik (e-commerce), dan reformasi WTO,” ujar Budi.

Sekadar informasi, total perdagangan Indonesia dengan APEC pada 2024 mencapai 380,04 miliar dolar AS.

Ekspor Indonesia ke APEC tercatat sebesar 195,01 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari APEC sebesar 185,04 miliar dolar AS.

Indonesia mencatatkan surplus terhadap APEC sebesar 9,97 miliar dolar AS.

Produk-produk unggulan ekspor Indonesia ke kawasan APEC, antara lain, besi dan baja, mesin kelistrikan, minyak nabati dan hewani, nikel dan turunannya, dan kendaraan.

Di sisi lain, mayoritas impor Indonesia dari kawasan APEC mencakup mesin dan peralatan mekanis, mesin kelistrikan, plastik, besi dan baja, serta kendaraan.