Mendagri Tito Karnavian: Pendapatan Daerah Tembus Rp949 Triliun hingga September 2025

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa hingga 30 September 2025, pendapatan pemerintah daerah mencakup provinsi, kabupaten, dan kota telah terealisasi sebesar Rp949,97 triliun atau 70,27 persen dari target. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang saat itu berada di angka 67 persen.

"Jadi data untuk realisasi pendapatan Provinsi Kabupaten Kota per September, 30 September. Ini yang kami catat, karena Oktober belum kami catat. 30 September untuk pendapatan 70,27 persen, yaitu Rp949,97 triliun, gabungan provinsi, kota, dan kabupaten. Ini lebih tinggi dibanding tahun 2024 periode yang sama, 67 persen,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin, 20 Oktober.

Tito menambahkan bahwa kinerja pendapatan antarwilayah menunjukkan dinamika yang berbeda yaitu di tingkat provinsi, terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada 2024 tercatat 73 persen, namun turun pada periode yang sama tahun ini. Sebaliknya, pendapatan kabupaten dan kota menunjukkan tren yang membaik secara signifikan.

"Gabungan kabupaten, 416 kabupaten kota, kalau kita lihat data, tahun 2025 warna merah, itu lebih tinggi 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Jadi kabupaten ini lebih berprestasi daripada provinsi,” jelasnya.

Adapun, Provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi hingga akhir September 2025 adalah Maluku Utara, yang berhasil mencapai 83 persen. Diikuti oleh Kalimantan Selatan, Yogyakarta, NTB, dan Kalimantan Utara.

Sementara itu, Papua Barat menjadi provinsi dengan capaian pendapatan terendah, yakni hanya 48 persen. Disusul oleh Maluku yang mencapai 54 persen dan Kalimantan Tengah yang realisasinya masih di bawah 70 persen.

Selain itu, beberapa kabupaten bahkan mencatatkan kinerja luar biasa dengan realisasi pendapatan melebihi 100 persen, seperti Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Menurut Tito, daerah-daerah ini akan menjadi perhatian khusus dan kemungkinan akan diberikan penghargaan atas pencapaian tersebut.

Di sisi lain, realisasi belanja daerah per 30 September 2025 tercatat sebesar Rp817,79 triliun atau 56,07 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 57,20 persen.

“Realisasi belanja mencapai 56,07 per 30 September, pendapatannya 70,27 persen, Rp949,97 triliun. Belanjanya Rp817,79 triliun,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa percepatan belanja pemerintah daerah menjadi hal yang penting untuk terus didorong guna mendukung perputaran ekonomi di berbagai wilayah menjelang penutupan tahun.