JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi perkembangan penyerapan dana pemerintah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Ia menyampaikan bahwa BTN tadi melaporkan penyerapan dana sebesar Rp10 triliun dari total Rp25 triliun, dan proses penyerapan akan lebih cepat ke depan, terutama untuk porsi yang Rp15 triliun.
"Dia bilang tadi masih sekitar Rp10 triliun, tapi dia bilang akan lebih cepat yang Rp15 triliun itu," ujarnya kepada awak media, Senin, 13 Oktober.
Namun, ia menegaskan jika BTN tidak mampu menyerap dana tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan untuk mengalihkan dana ke bank lain.
"Kalau dia nggak bisa serap ya kita akan pindahin dalam waktu dekat," ucapnya.
Purbaya juga menyampaikan bahwa dirinya belum bertemu langsung dengan manajemen BTN terkait hal ini, namun akan segera melakukan kunjungan ke bank tersebut bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Kan saya belum ketemu dia, langsung ke banknya, nanti saya akan datang ke banknya. Tapi ke banknya saya, bukan sendiri ya, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya itu bukan hak saya, tapi saya pengawas Danantara, Danantaranya kan bisa sebagai pemilik datang ke situ," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa kehadiran Danantara dalam kunjungan tersebut merupakan bentuk pengawasan dan koordinasi langsung sebagai pemilik dan pengelola dana investasi pemerintah.
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melaporkan hingga September 2025, Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun telah disalurkan untuk kredit sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan pihaknya tetap optimis bahwa Penempatan Uang Negara sebesar Rp25 triliun di BTN akan terserap habis, sejalan dengan upaya perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas dan keahlian perseroan.
Nixon menjelaskan bahwa penyerapan dana di BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.
“BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah. Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” jelas Nixon dalam keterangannya, Senin, 13 September.
Dia memaparkan hingga September 2025, dari dana yang Rp25 triliun yang ditaruh Kemenkeu di BTN, sudah disalurkan untuk kredit sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen. Namun yang baru direimburse hanya sebesar Rp4,5 triliun. “Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini,” katanya.
Menurut Nixon, dengan dukungan likuiditas yang sangat kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimistis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100 persen pada bulan November 2025.
Ia menyampaikan dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.
Dengan kapasitas yang besar tersebut, Nixon menegaskan bahwa BTN tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga.
Menurutnya BTN juga berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah seperti yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
IFG Tunjuk Leonardo Henry Gavaza jadi Direktur Keuangan PT Askrindo
22 November 2024, 20:47
Ia menyampaikan seluruh penyaluran dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan serta tujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan, sehingga secara kapasitas BTN siap sepenuhnya menyerap dana yang ditempatkan pemerintah.
Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR.
Secara prinsip, Nixon menyatakan KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.
Ia menambahkan dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur.
