Kemenkeu Ungkap Himbara dan Bank daerah Mulai Tunjukkan Minat Penempatan Dana Pemerintah

BOGOR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menerima penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun kini mulai menunjukan permohonan tambahan dana.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa penyerapan dana oleh kelima bank pelat merah tersebut sudah cukup signifikan dan telah disalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat.

Menurut data Kementerian Keuangan per 9 Oktober 2025, realisasi penempatan dana pemerintah di lima bank Himbara menunjukkan tren positif yaitu Bank Mandiri telah memanfaatkan sekitar 74 persen atau Rp40,7 triliun dari total dana Rp55 triliun.

Sementara itu, BRI sudah menyalurkan sekitar 62 persen atau Rp34,1 triliun dari total dana Rp55 triliun, BNI mencapai 50 persen atau Rp27,5 triliun, Bank BTN menyalurkan sekitar 19 persen atau Rp4,75 triliun, dan BSI mencapai 55 persen atau sekitar Rp5,5 triliun dari penempatan dana Rp10 triliun. Secara keseluruhan, dana yang telah disalurkan ke sektor riil diperkirakan mencapai Rp112,5 triliun.

"Ini perkembangannya cukup menarik. Sudah ada realisasinya, rata-rata sudah cukup tinggi. Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen. Ini kita harapkan akan terus berlanjut," tuturnya dalam acara Kupas Tuntas APBN 2026, Kamis, 9 Oktober.

Febrio menyampaikan pada awalnya, saat program penempatan dana Rp200 triliun diluncurkan, respon perbankan cenderung ragu, bahkan sempat menolak dengan alasan tidak ingin dipaksa.

"Ternyata setelah dikasih, jalan tuh, sekarang malah minta tambah," ujarnya.

Meski begitu, Febrio mengakui belum ada permohonan resmi dari Himbara terkait permintaan tambahan dana. Namun, dirinya telah mendengar adanya keinginan tersebut dari bank-bank BUMN.

Febrio juga mengingatkan pemerintah tetap waspada terhadap kemungkinan tindakan pencitraan bank dalam menyalurkan kredit, sehingga penggunaan dana harus dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada pemerintah.

Selain itu, ia menambahkan bahwa sejumlah bank daerah juga menunjukkan minat untuk menerima penempatan dana pemerintah.

Febrio menyebutkan Bank Jakarta dan Bank Jatim telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan Bank Jabar Banten (BJB) juga dikabarkan berminat.

"Sudah ada permintaan dari beberapa bank yang lain untuk mendapatkan juga penempatan cash dari pemerintah. Bahkan, kalau gak salah, saya dengar-dengar juga Bank BJB tertarik. Nanti kita lihat," bebernya.

Ia menegaskan untuk penempatan dana, pihaknya akan meninjau proposal yang masuk dengan asesmen yang objektif dan menyeluruh.

Febrio memaparkan ada tiga aspek utama yang menjadi perhatian pemerintah sebelum menyetujui penambahan penempatan dana yaitu pertama, keamanan dana pemerintah harus terjamin dan kedua, dana tersebut harus benar-benar disalurkan ke sektor riil.

"Faktor ketiga, ya risiko. Kalau ternyata kita enggak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus, ya itu tentunya akan dipertimbangkan," jelasnya.

Ia menyampaikan pada Agustus 2025, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 7 persen, dan dengan adanya suntikan dana Rp200 triliun, pemerintah berharap pertumbuhan kredit bisa mencapai 10 persen pada akhir tahun.