Per September 2025, AHY Ungkap 23.420 Unit Rumah Tidak Layak Huni Perlu Direnovasi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sebanyak 23.420 unit rumah di seluruh Indonesia yang perlu direnovasi.

Adapun renovasi itu akan dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Hal itu disampaikan oleh AHY dalam Indonesia Property Forum di Jakarta, Kamis, 25 September.

"Bantuan stimulan perumahan swadaya ini adalah sebuah instrumen yang memang didedikasikan untuk membantu masyarakat bisa memiliki rumah lebih layak. Hingga 12 September 2025 ini, masih dalam tahap verifikasi lapangan itu (terdapat) 23.420 unit rumah dan ini terus bergerak," kata dia.

AHY tak menampik, saat ini 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah sendiri dan sebanyak 26,9 juta rumah tangga lainnya tinggal di rumah tidak layak huni.

"Hari ini, Indonesia menghadapi sebuah tantangan serius, yang mana kurang lebih 9,9 juta rumah tangga itu belum memiliki rumah sendiri. Sedangkan, sekitar 26,9 juta rumah tangga tinggal di rumah-rumah tidak layak huni, tidak punya sanitasi memadai, kemudian padat sekali. Bahkan, bisa dikatakan banyak terjangkit penyakit karena lingkungannya tidak sehat," ucap AHY.

Untuk menghadapi backlog perumahan dan rumah tidak layak huni tersebut, kata AHY, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun menginisiasi program 3 juta rumah.

"Ketika bicara program 3 juta rumah, tentu bukan hanya berfikir membangun fisiknya, tetapi apakah rumah-rumah tadi bisa dijangkau oleh masyarakat kami. Terutama masyarakat berpenghasilan rendah, saudara-saudara kami yang untuk hari-harian pun sulit mereka penuhi, (itu) masih cukup banyak," ujar Ketua Partai Demokrat itu.

Menurut AHY, tujuan program prioritas 3 juta rumah itu selain untuk menjawab kebutuhan perumahan yang masih kurang tadi, tetapi juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi secara signifikan.

"Paling tidak ini akan membuka lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp10,89 triliun pada RAPBN 2026. Nantinya, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan 406.457 unit rumah melalui berbagai program.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, alokasi dari anggaran tersebut akan digunakan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah swadaya yang akan mendapat alokasi Rp8,90 triliun.

Adapun target BSPS tahun depan adalah 400.000 unit rumah di kawasan pesisir, perkotaan dan perdesaan.

"Untuk BSPS, itu dibanding 2025 kami meningkat 773,5 persen. Jadi, peningkatannya cukup signifikan buat 2026 ini," ujar Ara saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 September.