Bos Otorita: Anggaran Rumah Pimpinan dan Anggota Legislatif di IKN Tembus Rp4,73 Triliun

JAKARTA - Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih terus berjalan hingga saat ini.

Setelah berbagai infrastruktur dasar, kini giliran hunian bagi para wakil rakyat.

Pemerintah mengumumkan, pembangunan rumah bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di IKN akan segera dimulai 2025 ini.

Proyek ambisius itu menelan anggaran fantastis mencapai Rp4,73 triliun.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, rencana tersebut usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR, Senin, 15 September.

"Itu sudah dimulai tahun ini. Yang sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak," ucap Basuki.

Proyek hunian tersebut akan digarap dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) tahun 2025-2027.

Total hunian yang akan dibangun untuk pimpinan dan anggota DPR RI mencapai 732 unit.

Pilihan antara rumah tapak dan rumah susun (rusun) ditentukan oleh posisi dan ketersediaan lahan di IKN.

Berikut adalah rinciannya:

• 18 unit rumah tapak untuk para pimpinan DPR RI. Tiga unit untuk Ketua DPR dan 15 unit untuk Wakil Ketua DPR, dengan masing-masing hunian seluas 580 meter persegi.

• 714 unit hunian vertikal untuk para anggota dewan. Rinciannya, 567 unit rusun untuk Anggota DPR RI dan 147 unit rusun untuk Anggota DPD. Masing-masing unit rusun memiliki luas 390 meter persegi.

Pemilihan rusun untuk para anggota dewan merupakan solusi logis guna menghemat lahan di IKN. Menurut Basuki, jika menggunakan rumah tapak, lahan yang dibutuhkan akan jauh lebih luas.