JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap, ada dua proyek investasi dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah siap untuk direalisasikan.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, dua proyek investasi tersebut saat ini tengah menunggu penerbitan dokumen Risiko dan Pengambilan Pembiayaan (RPDP) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
"Yang dua sudah ada di Menteri Keuangan, karena kami dengan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) prosesnya, kalau RPDP-nya sudah tersedia, langsung kami tender," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September.
Adapun dua investasi KPBU tersebut memiliki nilai mencapai Rp19,8 triliun. Rinciannya, sebesar Rp10 triliun merupakan komitmen investasi KPBU dari PT Intiland Development Tbk. (DILD).
Sementara sisanya yakni sebesar Rp9,8 triliun merupakan komitmen investasi yang disampaikan oleh PT Nindya Karya (Persero).
"Yang dua itu Intiland dengan Nindya Karya. Jadi, RPDP itu untuk (mengatur) pembiayaan AP-nya, availability payment. Ini lagi kami proses," katanya.
Basuki bilang, proyek yang akan digarap di antaranya 8 rusun KPBU inisiasi PT Nindya Karya (Persero), sedangkan sebanyak 109 hunian tapak KPBU bakal digarap oleh PT Intiland Development Tbk. (DILD).
Adapun sepanjang 2025, Otorita IKN sendiri memang sempat mengungkap bahwa pihaknya menargetkan investasi lewat skema KPBU dapat mencapai Rp60,93 triliun.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Bahlil Sebut Freeport Mau Lepas Lebih 10 Persen Saham untuk Indonesia
15 September 2025, 19:42 -
| EKONOMI
Pertamina Trans Kontinental Beri Bantuan Kebutuhan Pokok ke Masyarakat Terdampak Banjir di Bali
15 September 2025, 22:13 -
| EKONOMI
Menhub soal Merger Pelita-Garuda Indonesia: Kita Serahkan ke Holding
15 September 2025, 21:55
Selain untuk mendukung pembangunan kawasan hunian, investasi lewat skema KPBU itu juga dilakukan untuk mendukung pembangunan Multi Utility Tunnel (MUT) dan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) senilai Rp40 triliun.
"Nah, targetnya KPBU saat ini dari segi angka ada Rp60 triliun untuk perumahan dan sekitar Rp40 triliun itu untuk MUT dan jalan," ungkap Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam konferensi pers agenda Market Sounding PPP IKN di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin, 24 Februari.
