Kementerian PU Usulkan Tambahan Anggaran Rp2,6 Triliun demi Penyelesaian Sekolah Rakyat

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan tambahan Pagu Dipa Efektif tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp2,6 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, dengan adanya tambahan itu, maka total Pagu Dipa TA 2025 Kementerian PU menjadi sebesar Rp86,6 triliun.

"Awalnya sesuai rapat kerja DPR tanggal 9 Juli 2025 kemarin total pagu Dipa sebanyak Rp83,96 triliun, namun kami siang ini mengajukan penambahan pagu efektif sebesar Rp2,6 triliun. Sehingga, total Pagu Dipa kami menjadi Rp86,60 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 September.

Dody merincikan, usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk penyelesaian sekolah rakyat (SR) tahap 1C, yang mana mendukung sekitar 63 renovasi di 63 lokasi Tanah Air sebesar Rp400 miliar.

Lalu, senilai Rp2,2 triliun akan dialokasikan untuk kelanjutan kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

Selain itu, Dody juga mengusulkan untuk membuka pemblokiran dana sebesar Rp19,69 triliun kepada DPR.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan SR tahap II yang diproyeksikan membutuhkan dana sebesar Rp6,6 triliun untuk 100 lokasi, instruksi presiden (Inpres) untuk merehabilitasi irigasi tahap III sebesar Rp3 triliun hingga dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PU gaji ASN baru sebesar Rp38 miliar.

"Kami targetkan pembukaan pemblokiran ini insyaallah selesai September 2025," katanya.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI mengesahkan penambahan pagu efektif Kementerian PU menjadi Rp73,76 triliun untuk 2025.

Adapun pagu anggaran Kementerian PU untuk 2025 terkena efisiensi dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun.

Efisiensi tersebut kemudian mengalami rekonstruksi, sehingga anggaran Kementerian PU menjadi Rp50,48 triliun per 13 Februari 2025.

Kemudian, ada tambahan anggaran lagi sekitar Rp23 triliun dari angka yang sudah disahkan DPR itu. Anggaran Kementerian PU pun menjadi Rp73,76 triliun per Maret 2025.

"Sekarang kami sahkan dulu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dari semula Rp50.483.166.613 menjadi Rp73.758.287.212 atau mendapat tambahan sebesar Rp23.275.170.599," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Mei.

Lasarus berpesan, agar tambahan anggaran tersebut utamanya digunakan untuk melaksanakan preservasi atau perbaikan jalan di seluruh Indonesia.

"Tentu kami berharap Pak Menteri yang kami lakukan preservasi ini harap merata, pak. Semua daerah, semua pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote," ujarnya.