JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, ada 12 kabupaten di Indonesia yang belum memiliki dapur Makan Bergizi Gratis atau disebut juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan mengatakan, sampai saat ini, SPPG sudah tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten dan 4.777 kecamatan dari 7.200 kecamatan.
"Jadi, masih 12 kabupaten yang belum ada SPPG," ujar Dadan dalam Penandatanganan MoU Bersama dengan Kementerian PU di Jakarta, Selasa, 5 Agustus.
Dia merincikan 12 kabupaten tersebut, meliputi Kabupaten Sumba (Nusa Tenggara Timur), Mahakam Hulu (Kalimantan Timur) dan Konawe Kepulauan (Sulawesi Tenggara).
Kemudian, sembilan kabupaten di Papua, yakni Pegunungan Arfak (Papua Barat); Asmat (Papua Selatan); Puncak Jaya (Papua Tengah); Pegunungan Bintan (Papua Pegunungan); Kabupaten Tolikara (Papua Pegunungan); Mamberamo Tengah (Papua Pegunungan); Yalimo (Papua Pegunungan); Lanny Jaya (Papua Pegunungan); dan Kabupaten Nduga (Papua Pegunungan)
"Ini 12 kabupaten yang sampai sekarang belum ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 502 kabupaten lainnya sudah ada," terang Dadan.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Rosan Sebut Kemudahan Perizinan jadi Kunci Investasi Tumbuh di Kuartal II-2025
05 Agustus 2025, 23:20
Lebih lanjut, Dadan menyampaikan, hingga Selasa, 5 Agustus, total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbangun mencapai 3.233 yang berasal dari non-APBN.
Menurut Dadan, SPPG itu telah melayani sebanyak 8,2 juta penerima manfaat. Sementara, pihaknya menargetkan pada minggu ini total penerima manfaat bisa mencapai 12 juta orang.
"Ini mencakup 4.000 SPPG dan itu murni kemitraan yang dibangun investor, kemudian kerja sama dengan BGN," tutur dia.
