JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku, belum merealisasikan pembangunan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, pemerintah pada tahun pertama masih mengandalkan penyaluran Rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai kontributor realisasi program tersebut.
"Program 3 Juta Rumah sebagaimana kami tahukan enggak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," ucap Sri saat ditemui usai acara Sarasehan BP Tapera di Jakarta, Kamis, 17 Juli.
Sebagai langkah evaluasi penerapan 3 juta rumah pada tahun berikutnya, kata Sri, saat ini pihaknya tengah membuat dashboard laporan pengembangan rumah.
Nantinya, lanjut dia, dashboard tersebut bakal memuat data pembangunan perumahan, baik yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga lembaga, seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Selain itu, Sri bilang, realisasi Program 3 Juta Rumah turut dijalankan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Nah, pendataan itu masih terus dan terus dilakukan saat ini. Nah, nanti sekalian pada saat peluncuran dashboard itu akan disampaikan," tuturnya.
Sementara pada saat ini, realisasi penyaluran rumah FLPP tercatat baru 129.773 unit atau sekitar 37 persen dari total kuota 350.000 unit.
Artinya, sampai dengan akhir Desember nanti, pemerintah perlu menyalurkan sebanyak 220.227 unit.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp48 triliun.
Sementara pagu efektif anggaran yang diterima Kementerian PKP sebesar Rp1,8 triliun pada tahun depan.
"Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp48 triliun untuk 2026, sehingga pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun," ujar Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juli.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Eks Dirut Jadi Tersangka, Allo Bank Pastikan Operasional Tidak Terganggu
17 Juli 2025, 17:33
Ara menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp45,55 triliun dengan target dua juta unit.
"Kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman Komisi V. Kami mengusulkan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37 persen untuk anggaran BSPS dengan target dua juta unit rumah di 2026," ucapnya.
Sementara sisa usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,30 triliun akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.
