JAKARTA - Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara, baik dalam bentuk investasi besar hingga penguatan tata kelola.
Jika perlu, menurutnya, ada semacam dukungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memperkuat Holding BUMN Pertahanan.
“Ini demi masa depan Holding BUMN Pertahanan, ID Defense, yang dimiliki negara di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan (Kemenhan),” ujar Toto, Senin, 14 Juli.
Toto menjelaskan, saat ini BUMN-BUMN pertahanan sudah berhimpun dalam satu holding bernama ID Defense yang beranggotakan PT PAL, PT Pindad, PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana.
Holding ini, kata dia, dibentuk untuk mengelola industri strategis yang vital bagi negara.
“BUMN-BUMN di bidang pertahanan itu kan sejak dua tahun lalu sudah bergabung dalam satu holding, namanya ID Defense. Mereka punya tugas khusus, makanya diberi hak monopoli karena ini alat vital negara,” jelasnya.
Toto menilai, industri pertahanan adalah tulang punggung dari kemandirian bangsa.
Ia pun menekankan pentingnya dukungan nyata dari negara agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi asing.
“Sudah ada langkah-langkah, seperti PAL kerja sama dengan POSCO Korea, juga kerja sama bikin kapal selam dan pesawat perang. Itu bagus, tapi harus diperkuat,” katanya.
Karena itu, Toto menyoroti peran BP Danantara selaku pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah.
Menurutnya, dengan dukungan Danantara, holding BUMB ini akan menjadikan industri pertahanan sebagai sektor prioritas negara.
“Kolaborasi jangan cuma komersial. Tapi juga harus berdampak pada kemandirian industri persenjataan Indonesia. Danantara ke depan harus bisa memilah industri mana yang prioritas,” katanya.
Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI itu pun menekankan tantangan terbesar bukan hanya teknologi, tetapi sumber daya manusia (SDM) dan riset inovasi. Menurut Toto, membangun industri pertahanan tak bisa hanya mengandalkan dana dari BUMN semata, melainkan butuh investasi negara secara signifikan.
“Misalnya di Tiongkok yang menerapkan pengawasan ketat melalui lembaga negara SASAC, yang menentukan mana BUMN yang layak disubsidi dan mana yang bisa dilepas ke pasar," ungkapnya.
“Nah industri pertahanan Indonesia layak mendapatkan subsidi negara, seperti halnya di negara-negara lain,” sambung Toto.
Kendati demikian, Toto juga mengingatkan industri pertahanan memerlukan tata kelola yang bersih dan profesional, bebas dari intervensi politik yang merusak karena BUMN bukan ‘warung kopi’.
Dia juga merespons kekhawatiran penempatan orang partai di tubuh BUMN pertahanan bisa berujung pada konflik dan mengganggu efektivitas kerja.
“Ini bagian paling basic. Masalah tata kelola. Prinsip good corporate governance (GCG) harus jalan. Di Danantara kan ada Dewan Pengawas, ada komite audit, manajemen risiko, nominasi. Komite-komite ini harus efektif,” ujar Toto.
Lebih lanjut, Toto mengusulkan agar pengawasan terhadap Danantara tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan publik. Ia menegaskan transparansi adalah kunci agar masyarakat bisa ikut mengawasi jika terjadi penyimpangan.
“Mungkin publik juga harus bisa memantau. Kalau perusahaan publik wajib lapor tahunan atau semesteran. Kalau bukan publik ya wajib tampilkan di website. Publik bisa jadi dewan pengawas yang efektif,” katanya.
BACA JUGA:
Toto juga mengingatkan industri pertahanan tidak boleh diurus secara biasa.
Ia pun meyakini Presiden Prabowo Subianto bisa memahami pentingnya membangun ekosistem pertahanan yang kokoh.
“Industri pertahanan betul-betul harus kuat ke depannya. Fondasinya harus kuat. Saya kira Pak Prabowo dan Pak Sjafrie Syamsuddin (Menhan) sangat paham soal ini. Karena itu, penempatan SDM dan manajemennya juga harus yang terbaik,” pungkasnya.
