JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua masih sangat minim.
Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterlibatan mitra dalam pelaksanaan program tersebut. "Jarang ada mitra yang mau masuk di Papua. Kami belum berkoordinasi intens dengan pemerintah daerah," ujar Dadan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juli.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini, BGN akan mengundang seluruh gubernur dan kepala daerah se-Papua ke Jakarta pada Juli ini.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan sekaligus membahas strategi percepatan pelaksanaan Program MBG di wilayah Papua, yang dijadwalkan dimulai pada Agustus 2025.
"Kemarin, kami kedatangan beberapa bupati dan kami sepakat bahwa tanggal 20an (Juli), kami akan mengundang seluruh gubernur atau seluruh kepala daerah di Papua ke Jakarta," ucap Dadan.
Sebelumnya, lanjut Dadan, BGN sempat mengusulkan agar pertemuan digelar di wilayah tengah Indonesia, namun para kepala daerah Papua memilih bertemu langsung di Jakarta.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Minta Tambahan Anggaran untuk MBG, BGN Butuh Modal Rp335 Triliun di 2026
11 Juli 2025, 13:25
Hal ini dinilai sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program gizi di wilayah mereka.
Melalui pertemuan ini, BGN berharap dapat menyusun langkah-langkah strategis dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan Program MBG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua.
"Karena mereka mengusulkan (ketemu) di Jakarta, tadinya kami mengusulkan ketemu di tengah-tengah, tetapi mereka mengusulkan di Jakarta. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah tersebut untuk menyusun strategi bagaimana percepatan makan bergizi di Papua, mulai Agustus," ujarnya.
