JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan alasan pihaknya tidak mendahulukan daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dikatakan Dadan, dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditentukan oleh 3 faktir antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.
Dadan menambahkan, dirinya kerap kali mendapatkan keluhan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak mendahulukan daerah 3T. Ia mengakui jika pembangunan dapur MBG atau SPPG membutuhkan intervesi pemerintah dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Nah, APBN-nya sekarang sudah siap. Kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujarnya ditemui di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Sabtu, 22 Maret.
Lebih lanjut ia menambahkan, UMKM yang menjadi mitra BGN untuk menyalurkan MBG di daerah 3T cenderung mengalami kesulitan untuk menghadirkan program makan gratis ini karena hanya akan menyasar 300 penerima manfaat.
Terkait rencana pembangunan 1.542 SPPG ini, Dadan mengakui membutuhkan bantuan dari Kementerin PU terkait perencanaan, perlaksanaan, sekaligus pengawasan infrastruktur dapur MBG.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kawal Penyerapan Gabah Sesuai HPP Rp6.500/kg, Bulog Libatkan TNI-Polri
22 Maret 2025, 11:55 -
| BERITA
Pemerintah Berikan Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat, DPR: Kami Apresiasi
22 Maret 2025, 11:44
"Karena Menteri PU memang kompeten di bidang itu, dan kami menginginkan agar percepatan bisa dilakukan dan ikuti kaidah yang ada dalam Permen PU nomor 1 tahun 2020," sambung dia
Pada kesempat yang sama Dadan juga mengungkapkan jika saat ini BGN telah memiliki 1.050 SPPG dengan 100 persen mitra dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
"Alhamdulillah sementara ini kita sudah memiliki 1.050 SPPG (sampai) akhir minggu ini, dan itu seluruhnya 100 persen kontribusi dari kemitraan (UMKM)," tandas Dadan.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #donald trump #ramadan #idulfitri #gaza #ruu tniPopuler
