JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, sedikitnya ada 796 titik pelanggaran tata ruang yang menyebabkan terjadinya banjir di Jabodetabek beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Nusron usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur Banten Andra Soni di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 21 Maret.
"Ternyata setelah kami cek di kawasan Jabodetabek ada dalam tanda petik pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak sekali sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang," ujar Nusron.
"Yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir," sambungnya.
Nusron mengatakan, pelanggaran tata ruang yang dimaksud berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan yang semula lahan hutan, perkebunan dan pertanian menjadi kepentingan permukiman, perumahan maupun kepentingan industri.
"Ini yang menjadi pemicu di hulunya, problem di hulunya," tegas dia.
Di samping itu, Nusron bilang, sedikitnya ada 39 situ yang punah di kawasan Tangerang dan Banten.
Menurut dia, hal ini pula yang menyebabkan terjadinya bencana banjir beberapa waktu lalu.
"Ada beberapa situ yang luasnya berkurang. Ini secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di Tangerang Raya yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," tutur Nusron.
"Nah, karena itu treatment-nya tetap sama seperti yang lain dengan Jawa Barat kemarin," pungkasnya.
BACA JUGA:
Adapun Menteri PU bersama Menteri ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mematangkan rencana aksi pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek.
Rapat koordinasi (rakor) dilaksanakan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 21 Maret, guna membahas upaya pembebasan lahan pada infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Banten.
