Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan hingga Februari 2025 realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp25,9 triliun atau setara 19,2 persen dari pagu anggarannya di dalam APBN.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa belanja untuk bantuan sosial merupakan pos anggaran yang tidak terpengaruh oleh efisiensi, dan tetap menjadi prioritas dalam agenda nasional.

Oleh karena itu, Suahasil menyampaikan proses penyalurannya akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Belanja Bansos sudah dibelanjakan Rp25,9 triliun atau 19,2 persen dari pagu di dalam APBN. Ini adalah belanja yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat yang ekonominya di bawah," kata Suahasil, dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis, 13 Maret.

Adapun, Suahasil menjelaskan pemanfaatan bantuan sosial terdiri dari bantuan PKH sebesar Rp7,3 triliun, bantuan Kartu Sembako senilai Rp10,3 triliun, bantuan iuran PBI JKN sekitar Rp7,7 triliun, bantuan PIP senilai Rp 0,6 miliar, dan bantuan KIP Kuliah sebesar Rp156,3 miliar.

"Jadi kalau di tahun 2024, 2 bulan pertama Bansos sudah belanja Rp22,5 triliun, maka tahun 2025 ini 2 bulan pertama belanjanya sudah meningkat menjadi Rp25,9 triliun," ujarnya.