Wamen PU Pastikan Gaji Petugas Operasi dan Pemeliharaan yang Nunggak Segera Dibayar

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembayaran gaji petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Hal ini menyusul kabar penunggakan gaji di sejumlah wilayah.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Dia pun memastikan pembukaan blokir anggaran Kementerian PU oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga pembayaran gaji pun bisa segera dilakukan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saat ini, kami baru saja selesai pembukaan blokir anggaran dan sedang dalam pengajuan pembayar gaji ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat," ujar Diana saat ditemui di kantornya, Rabu, 12 Maret.

Diana menyebut, pembayaran gaji petugas OP itu ditargetkan dapat diselesaikan pada pekan ini. Harapannya, persoalan tersebut bisa selesai sebelum libur Lebaran atau tepatnya pada 26 Maret mendatang.

"Mudah-mudahan minggu ini kita bisa selesaikan. Paling lambat 26 (Maret) sebelum libur," ucapnya.

Dia menjelaskan, pembukaan blokir anggaran Kementerian Pu telah dilakukan tidak lama setelah pihaknya menggelar rapat bersama DPR RI. Pihaknya kemudian segera bersurat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tak lama setelahnya, Kemenkeu melakukan penelaahan terhadap penggunaan anggaran PU. Berdasarkan Surat Penetapan Revisi Anggaran (SPRA), kata Diana, anggaran sudah mulai cair di akhir Februari 2025.

"Artinya sudah berproses, ya, sudah berproses mencair. Mudah-mudahan nanti akan ada cair lagi, ya. Tapi, kami masih berupaya nih, masih berkoordinasi lagi dengan teman-teman Kementerian Keuangan," katanya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan kembali bahwa tidak ada langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap petugas operasi dan pemeliharaan (OP) sumber daya air di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Pernyataan tersebut menjawab isu yang beredar beberapa waktu yang lalu bahwa lebih dari 18.000 tenaga OP akan dirumahkan akibat efisiensi anggaran. Namun, informasi tersebut terbukti tidak benar alias hoax.

Dia menilai, petugas OP memiliki peran penting dalam menjaga irigasi untuk ketahanan pangan nasional. Hal ini juga selaras dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Petugas OP adalah garda terdepan dalam menjaga irigasi yang menopang ketahanan pangan nasional serta mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo," kata Dody seperti dikutip dari unggahan pada akun Instagram resmi @kementerianpu, Selasa, 25 Februari.

Menurut Dody, saat ini sebagian besar petugas OP masih terus menjalankan tugasnya seperti biasa. Setelah dilakukan penelusuran, faktanya para petugas OP bukan diberhentikan, melainkan masa kontrak mereka telah habis.

Saat ini, para pekerja tersebut sedang dalam proses review untuk evaluasi serta perpanjangan kontrak. Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme administrasi yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

"Alhamdulillah, sebagian besar teman-teman petugas OP terus menjalankan tugasnya seperti biasa. Terima kasih juga kepada para kepala balai atas koordinasi dan supportnya," ucapnya.