Bagikan:

JAKARTA – Kesalahan yang terjadi pada kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditampilkan di Google bukan sekadar masalah teknis, melainkan menimbulkan dampak yang lebih luas, demikian disampaikan oleh Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha.  

Perbaikan terhadap informasi yang salah tersebut, menurutnya, berlangsung sangat lambat. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya berapa nilai tukar 1 dolar AS terhadap rupiah setelah kurs yang tercatat pada Sabtu kemarin menunjukkan angka yang sangat jauh dari kenyataan.

Pada saat itu, kurs yang seharusnya mencapai Rp 16.312 per dolar AS, justru tercatat hanya Rp 8.000-an per dolar AS di Google.  

Pratama menekankan bahwa dalam ekosistem digital global saat ini, Google telah menjadi acuan utama bagi banyak orang dalam mencari informasi, termasuk kurs mata uang.  

“Ketika data yang ditampilkan tidak akurat dan tidak segera dikoreksi, hal ini dapat menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Pratama.  

Ketergantungan publik terhadap Google sebagai sumber informasi, lanjutnya, membuat kesalahan dalam menampilkan nilai tukar menjadi lebih dari sekadar kesalahan biasa. Banyak individu, pelaku bisnis, dan investor yang mengandalkan Google untuk membuat keputusan ekonomi penting.  

Jika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini berpotensi menimbulkan dampak finansial yang merugikan, baik dalam skala kecil maupun besar.

Misalnya, seorang pengusaha yang mengandalkan nilai tukar untuk menentukan harga jual produk ekspor bisa saja mengambil keputusan yang salah akibat data yang tidak akurat. Begitu pula dengan wisatawan atau pekerja migran yang berencana menukar uang mereka.  

Pratama menambahkan, Google seharusnya lebih bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan, terutama yang berkaitan dengan data ekonomi yang sensitif.

Meskipun Google bukan penyedia data finansial primer dan hanya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, sebagai penyedia layanan besar, perusahaan ini memiliki kewajiban untuk memastikan akurasi informasi yang ditampilkan dan segera memperbaiki kesalahan yang terdeteksi.  

“Jika kesalahan telah terdeteksi dan dilaporkan oleh banyak pengguna, namun tidak segera diperbaiki, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian yang berpotensi merugikan masyarakat,” pungkasnya.