Terbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Capai Rp1 Triliun, Pos Indonesia Ungkap untuk Pengembangan Bisnis

JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) resmi melakukan pencatatan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp1 triliun.

Adapun, Pos Indonesia meluncurkan tiga produk sukuk ijarah berkelanjutan.

Pertama, sukuk SIPOST01ACN1 dengan emisi sebesar Rp100 miliar dengan suku bunga 8,5 persen, SIPOST01BCN1 dengan emisi sebesar Rp750 miliar dan suku bunga 9,75 persen dan SIPOST01CCN1 dengan emisi Rp150 miliar dan suku bunga imbal hasil yang ditawarkan sebesar 9,9 persen.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat struktur keuangan dan mendukung rencana ekspansi serta pengembangan bisnis jangka panjang.

Faizal menyampaikan pihaknya telah mendapat surat izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi pada tanggal 27 Desember 2024. Pencatatan ini mencerminkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan secara transparan dan berkelanjutan.

"Dengan dukungan dari investor dan masyarakat, Perusahaan berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan Perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat, 10 Januari.

Faizal menjelaskan sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk berbagai keperluan korporasi, termasuk pengembangan infrastruktur, untuk menjalankan program kerja perusahaan seperti pengembangan digitalisasi bisnis perusahaan pengembangan sistem Customer Relationship Management (CRM), perbaikan IT Infrastruktur dan Inovasi Bisnis Digital.

Selain itu, Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan untuk memenuhi kegiatan usaha perseroan termasuk beban operasional, beban pemasaran, beban pengembangan usaha atas kegiatan jasa keuangan, kegiatan usaha surat pos dan paket pos, dan/atau beban lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

"Jadi yang pertama memang sekitar Rp100 miliar kita akan gunakan untuk pelunasan utang pokok, sekitar 10 persen dari utang pokok pada PT Bank New Commerce. Kemudian Rp325 miliar ini yang kita perlukan untuk belanja modal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Faizal menyampaikan dari Rp325 miliar ini lebih dari 85 persennya akan digunakan untuk IT dan digitalisasi.

Sementara sisanya akan digunakan untuk biaya operasional.

"Jadi logistik ini heavy banyak di kontrak dan projek logistik. Nah untuk mengerjakan kotrak dan projek logistik kita perlu modal awal. Karena ada vendor, ada mitra yang minta dibayar uang luka dan sebagainya. Dan kebetulan kontrak dan projek logistik kita di 2025 ini tumbuh besar," tuturnya.

Meski demikian, Faizal menegaskan penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan ini tidak akan dihabiskan di tahun 2025 saja namun pemanfaatannya akan digunakan juga untuk investasi di 2026.