Ketua Banggar DPR Sebut Kenaikan PPN 12 Persen untuk Dukung Program Strategis Prabowo

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam pembahasan APBN 2025 pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12 persen untuk mendukung berbagai program strategis Presiden, Bapak Jenderal Purn Prabowo Subianto untuk merealisasikan program program strategisnya seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025," jelasnya.

Said menyampaikan, program-program strategisnya seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025 yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah Rp1,8 triliun.

Kemudian, pemeriksaan penyakit menular (TBC) Rp8 triliun, Renovasi Sekolah Rp20 triliun, Sekolah Unggulan Terintegrasi Rp2 triliun, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp15 triliun.

"Sebelum 1 April tahun 2022 tarif PPN berlaku 10 persen. Setelah Undang Undang No 7 tahun 2021 berlaku, maka diatur pemberlakuan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen per 1 April 2022, dan selanjutnya 1 Januari 2025 tarif PPN menjadi 12 persen, dengan demikian terjadi kenaikan bertahap," jelasnya dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember.

Said menyampaikan, pemerintah dan DPR sepakat memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 kedalam target pendapatan negara pada APBN 2025.

"Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 persen ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025. Selanjutnya APBN 2025 telah diundangkan melalui UU No. 62/2024," ujarnya.

Karena itu, Said meminta pemerintah mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah.

Said menyampaikan terdapat beberapa mitigasi resiko yang dapat diwujudkan dalam sejumlah kebijakan, antara lain perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin atau rentan miskin.

"Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran,"

Said menyampaikan mitigasi berikutnya yaitu subsidi bbm, gas lpg listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.

Selain itu, Said menyampaikan subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal diberbagai wilayah, khususnya kota kota besar yang memiliki moda transportasi massal.

Selanjutnya, subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, setidaknya tipe rumah 45 ke bawah, serta rumah susun.

Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah dengan meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing.

"Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau," pungkasnya.