JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggarap 5 proyek konektivitas ke sentra-sentra pangan hingga kawasan Food Estate. Hal ini menjadi bagian dari dukungan PU terhadap program percepatan atau quick wins Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah telah menetapkan kebijakan prioritas pembangunan dalam 8 visi misi Astacita, salah satunya berfokus pada swasembada pangan, energi dan air. Dalam mencapai hal tersebut, Dody menilai, infrastruktur jalan memegang peran kunci.
"Jalan dan jembatan bukan hanya penghubung antarwilayah, tapi penggerak roda perekonomian yang mendukung distribusi pangan energi ke seluruh pelosok negeri," ujar Dody dalam sambutannya pada acara Seminar Nasional Hari Jalan 2024 di kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 19 Desember.
"Pembangunan jalan, flyover, underpass jembatan dan jalan tol terus dilakukan dengan efektif, efisien. Termasuk kegiatan preservasi jalan dan jembatan," sambungnya.
Dody menyebut, Kementerian PU mendapat arahan untuk terlibat dalam quick wins ketiga, yaitu mendukung produktivitas lahan pertanian serta lumbung pangan desa daerah dan nasional. Hal ini membutuhkan dukungan infrastruktur jalan berkelanjutan.
"Ini diharapkan mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya logistik serta yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan keselamatan para pengguna jalan," ucap dia.
BACA JUGA:
Dody menjelaskan, sedikitnya ada 5 dukungan konektivitas untuk food estate. Pertama, jalan dan jembatan untuk Kawasan Food Estate Belanti di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dengan panjang 41,87 kilometer (km). Kedua, jalan dan jembatan untuk Kawasan Food Estate Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Ketiga, jalan Kawasan Singkong untuk Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sepanjang 24 km. Keempat, jalan dan jembatan untuk Food Estate di Keerom, Papua Selatan. Kelima, dukungan untuk Sentra Pangan di 123 lokasi melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).
"Ketahanan pangan dan energi bukanlah suatu masalah simple yang dapat dikerjakan oleh satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab kami bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektoral, baik dari sisi pemerintah, dunia usaha, akademisi dan tentunya dari masyarakat luas," pungkasnya.