Hasil Lawatan ke Sejumlah Negara, Prabowo Bawa Komitmen Investasi 18,5 Miliar Dolar AS

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen investasi senilai total 18,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang diperoleh dari lawatannya ke sejumlah negara pada 8-21 November 2024.

"Agak-agak melebihi. Jadi, saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar AS, saya kira ini cukup bagus," kata Presiden Prabowo Subianto dilansir ANTARA, Jumat, 22 November.

Prabowo mengaku, capaian tersebut telah menunjukkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi yang menjanjikan di Indonesia.

Untuk merespons hal itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem investasi yang bersih dari praktik korupsi.

"Jadi, kita ya tentunya harus lebih hati-hati, kita tentunya pemerintah yang bersih dan mereka sangat menghargai itikad kita," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut mendampingi Presiden menjelaskan, keberhasilan Presiden Prabowo dalam membawa komitmen investasi tak lepas dari peran diplomasi ke sejumlah negara dan forum pertemuan internasional.

Selama sebulan pertama masa kepemimpinannya, kata Sri, Prabowon telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia di Beijing, serta berpartisipasi dalam forum APEC, G20 dan terbaru di Inggris.

"Ya Bapak tadi sudah mengatakan melebihi target, tapi yang penting Presiden sudah mengatakan bertemu dengan para 'leaders' secara bilateral di Beijing kemudian di APEC, G20 dan sekarang di UK," katanya.

Dalam setiap kesempatan, kata Sri Mulyani, Presiden Prabowo konsisten menyampaikan visi dan prioritas pemerintahan, yang tercermin dalam pidato-pidato beliau setelah pelantikan.

Masih kata Sri Mulyani, Prabowo menekankan komitmennya untuk membuka Indonesia terhadap peluang bisnis, sekaligus mengatasi masalah-masalah seperti inefisiensi, korupsi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja, memberantas kemiskinan, dan mengurangi pengangguran, yang menjadi prioritas utama bagi pemerintahan saat ini.