Bagikan:

JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT SMI telah menyetorkan Rp8,1 triliun ke negara per September 2024, berupa setoran pajak senilai Rp4,44 triliun dan dividen Rp3,66 triliun.

“Kontribusi yang telah kami berikat kepada negara dalam bentuk penerimaan pajak maupun dividen totalnya sebesar Rp8,1 triliun,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu 20 November.

Sementara itu, kinerja keuangan perseroan tercatat tetap baik. Total aset perseroan per September 2024 sebesar Rp115,6 triliun, dengan aset pembiayaan sekitar Rp93 triliun. Sementara ekuitas tercatat sebesar Rp43,5 triliun.

Laba bersih perseroan mencapai Rp1,8 triliun. Posisi rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) masih di bawah 1 persen, tepatnya 0,43 persen. Dari sisi rasio efisiensi (cost efficiency ratio/CER) 20,84 persen. Tingkat pinjaman relatif dalam level rendah yaitu 1,75 persen.

Adapun terkait perannya sebagai katalis pembangunan infrastruktur, total pembiayaan proyek oleh PT SMI mencapai Rp1.090 triliun hingga September 2024.

Total modal disetor/penyertaan modal negara (PMN) Rp30 triliun. Multiplier effect dari modal tersebut mencapai 35,71 kali, dengan sebaran proyek meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan beberapa pulau besar lainnya. Proyek yang dibiayai tersebar pada sektor jalan (termasuk jalan tol), ketenagalistrikan, transportasi, air minum, dan telekomunikasi.

Dari sisi pembiayaan, badan usaha menyumbang 56 persen, pemerintah daerah 26 persen, dan pembiayaan syariah sebesar 10 persen.

Hasil dari pembiayaan ini mencakup pasokan energi sebesar 7,7 GW yang mengaliri 5,9 juta rumah tangga, pembangunan bandara, pelabuhan, rel kereta, dan gerbong kereta.

Secara total, PT SMI telah mendukung 111 proyek strategis nasional (PSN) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan nilai komitmen Rp110,7 triliun dari total nilai proyek Rp691,8 triliun.

Selain itu, pembiayaan publik hingga September 2024 mencapai Rp38,98 triliun, yang terdiri dari Rp35,27 triliun untuk Program PEN (krisis COVID-19 2020-2021) dan Rp3,7 triliun untuk pembiayaan reguler daerah di sektor rumah sakit, jalan, dan pasar.