Menteri Perumahan Maruarar Sirait Ungkap Hasil Gemblengan Prabowo di Akmil Magelang

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap, salah satu poin yang disorot Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembekalan Menteri di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Pria yang akrap disapa Ara ini mengatakan, salah satu pemahaman yang ditekankan selama masa pembekalan adalah mengenai pengentasan praktik korupsi dan penyelewengan.

Dia menuturkan, Pemerintah RI diminta untuk berkiblat ke Denmark, yang mana, dalam beberapa waktu belakangan negara tersebut berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah secara signifikan.

"Saya baru dibrief, dididik Pak Prabowo 4 hari di Akmil. Satu poin yang kami dapat bahwa Indonesia masih (membutuhkan) banyak kerja keras (untuk memberantas) korupsi. Yang paling hebat itu salah satunya adalah Denmark (soal) keterbukaan publik," ujar Ara dalam acara bertajuk 'Diskusi Program Tiga Juta Rumah' yang digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin, 28 Oktober.

Sejalan dengan hal tersebut, Ara pun meminta agar setiap rapat yang dilakukan oleh Kementerian PKP harus ditayangkan di YouTube. Rencananya, dia pun akan membuat call center pengaduan agar masyarakat bisa mengadukan adanya dugaan pungutan liar (pungli), pemerasan hingga korupsi yang melibatkan pejabat di lingkup Kementerian PKP.

"Jadi, semua rapat saya minta ada YouTube-nya, disaksikan dan juga nanti saya akan buat call center pengaduan. Kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan yang ada di Kementerian Perumahan. Jadi, saya nggak basa basi," tegasnya.

Tak sampai di situ, Ara pun secara terang-terangan menyebut nantinya Inspektur Jenderal (Irjen) untuk kementerian yang dipimpinnya berasal dari Kejaksaan Agung. Hal ini dinilai akan ampuh untuk mencegah terjadinya tindakan pungli hingga korupsi tadi.

"Saya sudah minta Irjen-nya membuat sistem bagaimana juga ada whistleblower dan sebagainya. Jadi, jangan coba-coba karena kami dari awal sudah buat sistem yang benar dan transparan," ucap Ara.

Menurut Ara, kementerian yang dipimpinnya harus bisa menjadi lembaga pemerintah yang tidak basa basi. Dengan demikian, diharapkan nanti Kementerian PKP bisa terhindar dari tindakan penyelewengan.

"Pak Prabowo juga sudah izinkan Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan) untuk kami berusaha membuat departemen ini menjadi departemen yang tidak basa basi, tidak retorika. Tapi, juga dengan sistem supaya bebas dari korupsi. (Salah satunya) dimulai dari perencanaan," pungkasnya.