OIKN Nego Tambah Anggaran 2025 Rp27,8 Triliun

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan usulan tambahan anggaran Rp27,8 triliun. Adapun pagu tahun anggaran (TA) 2025 OIKN sebesar Rp505,5 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, secara keseluruhan, total kebutuhan anggaran yang diusulkan untuk membiayai kegiatan OIKN pada 2025, yakni Rp28,3 triliun. Artinya, kekurangan yang perlu dipenuhi OIKN mencapai Rp27,8 triliun.

"Untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan pembangunan yang tumpang tindih antara OIKN dan Kementerian PUPR, kami melakukan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun," ujar Raja Juli dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September.

Raja Juli menyebut, sebelumnya OIKN telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun. Namun, usulan tersebut tidak tertampung pada alokasi anggaran OIKN 2025. Sehingga, pihaknya kembali mengajukan usulan tambahan dengan sedikit perubahan.

"Semula kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun. Usulan ini dicatat dan mendapat persetujuan anggota komisi II DPR RI, namun usulan ini tidak tertampung pada alokasi anggaran 2025 yang ditetapkan pada 19 Juli 2024. Besar pagu anggaran OIKN tidak mengalami perubahan dibandingkan pagu indikatif sebelumnya," kata dia.

Dia pun merinci alokasi tambahan anggaran Rp27,8 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari usulan enam kedeputian dengan rincian, Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan Rp788,5 miliar serta Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan Rp106,1 miliar.

Kemudian, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Rp62,5 miliar, Kedeputian Bidang Transportasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp63 miliar dan terakhir usulan yang paling besar dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Rp26,7 triliun.

"Secara total, kebutuhan anggaran OIKN tahun 2025 sebesar Rp28,3 triliun menunjukkan detail masing-masing kedeputian. Namun, secara spesifik usulan anggaran dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana ini yang paling signifikan sebesar Rp26,7 triliun, akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun 2025," imbuhnya.