Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah, Ma'ruf Amin Minta Prabowo Lanjutkan Pengintegrasian

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan agar pengembangan ekonomi syariah bisa sejalan dengan rencana pembangunan lantaran integrasi menjadi satu hal penting agar ekonomi syariah agar bisa berkembang.

“Pemerintah terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas," ujarnya dalam sambutan pada acara Center For Sharia Economic Development (C-SED) Institute For Development of Economics And Finance (Indef) secara Daring, Selasa, 3 September.

Ma’ruf berharap, presiden terpilih Prabowo Subianto dapat melanjutkan pengembangan ekonomi syariah Indonesia pada masa kepemimpinannya mendatang.

"Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang,” katanya.

Ma'ruf menjelaskan masa depan ekonomi dan keuangan syariah dalam memperbesar kapasitas ekonomi nasional sangatlah menjanjikan.

Pada 2030, kontribusi ekonomi syari'ah terhadap PDB nasional diperkirakan akan mencapai 10 miliar dolar atau setara dengan 1,5 persen PDB nasional.

"Ekonomi syariah di masa mendatang akan melaju kencang seiring perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan," jelasnya.

Meski begitu, Ma'ruf menyampaikan Indonesia saat ini memiliki visi menjadi pemain besar dalam perekonomian dan keuangan syariah ditingkat global dan diikuti berbagai tantangan.

Secara umum, Ma'ruf mengatakan, masih rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi serta keuangan syariah menjadi salah satu pekerjaan rumah bersama.

"Kita masih menghadapi belum memadainya kerangka regulasi, minimnya insentif bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah hingga masih belum optimalnya sinergi dan integrasi industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah karena dana sosial syariah ini besar potensinya," jelasnya.

Ma'ruf mencontohkan seperti Zakat sekitar Rp270 triliun per tahun, wakaf sebesar Rp180-an triliunan dan hal tersebut baru potensinya, belum direalisasikan. Oleh sebab itu data kelola dan penyaluran dana sosial syariah juga perlu terus ditingkatkan demi mendorong upaya pengentasan kemiskinan.

"ke depan, strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan difokuskan pada upaya menyinergikan empat pilar utama, dan ditopang penguatan regulasi dan kelembagaan, inovasi iptek dan digitalisasi, dan peningkatan literasi,” jelasnya.