JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno sepakat dengan pernyataan dari Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono yang menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih realistis untuk dijalankan dalam jangka pendek dibandingkan proyek pembangunan IKN.
"Saya kira yang disampaikan Pak Soedradjad lebih realistis. Karena IKN ini kan proyek jangka panjang," ucapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu, 3 Juli.
Menurut Hendrawan, proyek IKN merupakan proyek jangka panjang dan penyelesaian pembangunan wilayah untuk menjadi sebuah kota membutuhkan waktu 15 tahun hingga 20 tahun.
Hal itu sama seperti proses pemindahan ibu kota yang terjadi di negara-negara lain.
"Saya membayangkan IKN itu hidup sebagai satu kota, IKN itu kurang lebih 15-20 tahun lagi. Satu wilayah baru yang jumlah penduduknya belum memadai, infrastruktur belum memadai, ekosistem ibu kotanya belum terbangun,” jelasnya.
Hendrawan menilai, program makan siang bergizi yang dapat direalisasikan dalam jangka pendek merupakan hal yang lebih realistis mengingat separuh dari penduduk Indonesia tidak dapat mengakses makanan bergizi.
“Jadi yang dikatakan Pak Sudrajad itu lebih realistis. Makan bergizi kan memang 50 persen kita makannya tidak bergizi. Lihat jangan jauh-jauh, ini keluar, orang makannya kerupuk. Terus bagaimana menghadapi artificial intelligence kalau makannya setiap hari kerupuk dan tepung? Di Indonesia ini kan hebat, makan nasi, lauknya bakmi, semuanya sama karbohidrat. Anehnya kerupuk juga karbohidrat, jadi hebat sekali variasi karbohidrat menjadi lauk. Jadi memang makanan bergizi itu mendesak,” jelasnya.
Kendati demikian, Hendrawan menyampaikan, pemerintah bersama DPR telah membahas anggaran IKN tahun 2025 untuk menentukan pagu indikatif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Hanya untuk mempersiapkan presiden pidato di DPR tanggal 16 [Agustus]. Tapi angka resminya kan nanti September. Angkanya itu kan masih disusun sama pemerintahan sekarang,” ujarnya.
BACA JUGA:
Hendrawan tak menutup kemungkinan jika anggaran IKN yang telah ditetapkan dapat berubah kembali ketika presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan anggaran IKN yang lebih besar untuk menjamin keberlanjutan pembangunan IKN.
“Sudah dibahas, tapi kan memang kalau Presiden Jokowi ingin lebih besar pastinya. Supaya menjamin agar Ibu Kota Nusantara ini menjadi proyek yang berhasil. Jangan sampai gagal dan melahirkan kasus Hambalang kedua misalnya. Semua orang ingin sebenarnya Ibu Kota Nusantara ini berhasil. Tapi memang tidak mudah. Dibutuhkan komitmen yang berkelanjutan,” pungkasnya.
