Sri Mulyani: Jika Anggaran Progam Makan Bergizi Tak Dapat Dirincikan, Bisa Masuk BA BUN

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025 belum ditetapkan ke dalam kementerian atau lembaga (K/L) tertentu.

Sri Mulyani meyampaikan meski anggaran telah ditetapkan ke dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) pada 2025, namun akan didetailkan rinciannya oleh oleh Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana, eksekusinya itu nanti dari tim Pak Prabowo yang akan jelaskan," ujarnya dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan rencana APBN 2025, Senin, 24 Juni.

Sri Mulyani mengatakan, jika anggaran belum ditetapkan ke dalam K/L tertentu meski telah ditetapkan dalam postur APBN, maka secara mekanisme anggaran akan masuk ke dalam pencadangan anggaran, yang biasanya dialokasikan ke dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Menurut Sri Mulyani alasan anggaran program sebesar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis tersebut dimasukkan dalam dana cadangan BA BUN karena belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.

"Bagaimana kalau itu belum masuk postur? ya kita cadangkan, itu bisa saja jadi masuk di dalam BUN, tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU itu disusun" katanya

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menjelaskan apabila hingga penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 alokasi anggaran dari program tersebut belum disampaikan, maka pemerintah saat ini bakal mencadangkan dana makan bergizi gratis tersebut dalam anggaran BUN.

"Jadi akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, eksekutornya siapa, itu nanti akan ditetapkan bagaimana alokasi. Kalau belum, berarti dia dicadangkan di dalam Bendahara Umum Negara," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mendetailkan rinciannya terkait program makan bergizi gratis, termasuk penerima dan penyalurannya.

"Tentang total jumlah, prosesnya seperti apa dan sebagainya itu sedang dipikirkan secara internal," ucapnya.

Thomas menyampaikan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis secara teknis masih menunggu siklus APBN 2025 yang saat ini tengah bergulir antara DPR dan Pemerintah.

"Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita ketahui dulu. Setelah siklus APBN itu selesai, kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis menyangkut program tersebut," tandasnya.