JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Hadimuljono menyebut, penyelesaian masalah 2.086 hektare (ha) lahan di IKN akan menggunakan skema Penanganan Sosial Dampak Kemasyarakatan (PSDK) Plus.
Adapun PSDK adalah skema ganti rugi yang ditawarkan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN berupa ganti rugi tanam tumbuh dan relokasi rumah.
Basuki menyebut, Kementerian PUPR akan segera membangun 91 hunian bagi 91 kartu keluarga yang terdata terdampak IKN. Jenis bangunannya bisa berupa rusun atau landed house alias rumah tapak.
"Itu 91 (hunian). Ya, kami suruh mereka milih mau rusun atau landed (house). Mau landed (tipe) 36 atau itu 45," kata Basuki saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat, 21 Juni.
Dia menjelaskan, nantinya rincian mengenai ganti rugi sendiri akan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim. Seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR. Meski begitu, Basuki tidak menjelaskan SK Gubernur tersebut sudah diterbitkan atau belum.
"Nanti ada SK-nya gubernur," ujarnya
Lebih lanjut, Basuki mengaku, terus berkomunikasi dengan Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik untuk menyosialisasikan skema PSDK Plus kepada masyarakat
"Iya, kami lebih cepat lebih baik. Telepon terus dengan pak (Pj) Gubernur (Kaltim)," tutur Basuki.
Menurutnya, komunikasi terus dilakukan lantaran pada 27 Juni nanti, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dijadwalkan melakukan sosialisasi PSDK Plus tersebut.
"Nah ini, kalau sekarang yang PSDK sudah tinggal menunggu sosialisasi dari Gubernur (Kaltim). Ya, jadi sudah PSDK Plus," ungkapnya.
BACA JUGA:
Adapun salah satu lokasi dari 2.086 hektare lahan yang masih bermasalah terletak di Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI di dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN.
Sementara lokasi lainnya adalah lahan akses jalan menuju Masjid Negara IKN serta lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku-Semoi.
Dengan sosialisasi PSDK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap, persoalan 2.086 hektare lahan bisa selesai pada bulan depan.
