Basuki Kontak Terus Pj Gubernur Kaltim, Bahas Skema PSDK Plus untuk Masalah Lahan IKN

JAKARTA - Permasalahan mengenai pembebasan lahan 2.086 hektare (ha) di Ibu Kota Nusantara (IKN) menemui titik terang. Rencananya, penyelesaian masalah lahan tersebut akan dilakukan melalui skema Penanganan Sosial Dampak Kemasyarakatan (PSDK) Plus.

Nantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bakal melakukan sosialisasi PSDK Plus pada 27 Juni mendatang.

Terkait hal tersebut, Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku terus berkomunikasi dengan Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, untuk mensosialisasikan skema tersebut kepada masyarakat.

"Iya, kami lebih cepat lebih baik. Telepon terus dengan pak (Pj) Gubernur (Kaltim)," ujar Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat, 21 Juni.

Basuki menilai, komunikasi terus dilakukan lantaran pada 27 Juni nanti, Pemprov Kaltim dijadwalkan melakukan sosialisasi PSDK Plus tersebut. Diketahui, PSDK adalah skema ganti rugi yang ditawarkan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN berupa ganti rugi tanam tumbuh dan relokasi rumah.

"Nah ini kalau sekarang yang PSDK sudah tinggal menunggu sosialisasi dari Gubernur (Kaltim). Ya, jadi sudah PSDK Plus," katanya.

Dia menjelaskan, nantinya rincian mengenai ganti rugi sendiri akan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim. Seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR. Meski begitu, Basuki tidak menjelaskan SK Gubernur tersebut sudah diterbitkan atau belum.

Lebih lanjut, kata Basuki, Kementerian PUPR akan membangun total 91 hunian bagi 91 kartu keluarga yang terdata terdampak IKN. Jenis bangunannya bisa berupa rusun atau landed house alias rumah tapak.

Menurut Basuki, salah satu lokasi dari 2.086 hektare lahan yang masih bermasalah terletak di Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI di dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN.

Sementara lokasi lainnya adalah lahan akses jalan menuju Masjid Negara IKN serta lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku - Semoi. Dengan sosialisasi PSDK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan 2.086 hektare lahan bisa selesai pada bulan depan.